Mahfud: Legislatif-Eksekutif Busuk

Laporan Wartawan Tribun Timur,Ilham

TRIBUNNEWS.COM,MAKASSAR - Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengatakan, perilaku anggota legislatif (DPRD), eksekutif (pemerintah), dan yudikatif (badan peradilan) busuk.

Hal ini dikatakan Mahfud saat membuka seminar dan lokakarya Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Bagi Guru TK, Guru PPKN Tingkat SD, SMP, SMA/SMK yang diselenggarakan atas Kerjasama antara Mahkamah Konstitusi RI Pemprov Sulsel dan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas) di Hotel Grand Clarion, Jl AP Pettarani, Makassar, Selasa (31/1/2012).

"Legislatif saat ini sangat buruk, eksekutif sama buruknya yudikatif, saya ini ada didalamnya itu malah lebih buruk lagi, banyak hakim, jaksa, yang sudah ditangkap. Anggota DPR banyak ditangkap karena kasus korupsi, begitu juga eksekutif (pemerintah) sudah banyak ditangkap karena korupsi, polisi juga pokoknya itu buruk sekali," kata Mahfud di depan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo dan ratusan peserta lokakarya.

"Kalau ingin menang kasus korupsi itu ada lalitnya, bayar  5 Miliar, caranya jangan dikirim lewat rekening tapi bawa langsung ke rumah secara tunai agar tidak dimonitoring, kan ketehuan kalau lewat rekening. Makanya saya bilang legislatif (anggota DPR), eksekutif (pemerintah), yudikatif (peradilan) itu busuk," tambah Mahfud.

Menanggapi perkataan Mahfud tersebut, anggota DPRD Sulsel Buhari Qahhar Muzakkar mengakui, ada sejumlah anggota legislatif yang suka melakukan tindakan korupsi atas kerjasama denga pihak legislatif," ada orang tertentu memang melakukan hal itu, mereka kerjasama dengan pemerintah seperti dalam program pembangunan, mereka ambil kesempatan di situ, intinya sadarlah," kata Legislator Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Sulsel itu.

Sementara wakil ketua komisi D DPRD Sulsel Amir Uskara mengapresiasi perkataan Mahfud, " kata itu kan keluar dari mulut pejabat negara, itu perlu jadi perhatian, perlu jadi perenungan, kita harus apresiasi.

Kepada yang melakukan itu sekitarnya instropeksi diri, bagi yang tidak kiranya dijadikan peringatan karena tidak semua begitu," kata Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sulsel.