Jangan Bawa Isu Sara Dalam Pilgub Kalbar

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ali Anshori

TRIBUNNEWS.COM,KETAPANG - Suhu politik jelang pemilihan gubernur Kalbar sudah mulai terasa, untuk itu diharapkan kepada semua kandidat yang akan mencalonkan diri tetap bersama-sama menjaga keamanan Kalbar.

“Para calon harus bisa bertarung secara fair, jangan membawa isu SARA untuk kepentingan politik, sebab hal itu sangat rawan Kalbar. Kita tentu tidak ingin ada kerusuhan seperti di daerah-daerah lain terjadi di Kalbar ini,” kata tokoh pemuda oposisi Pantai Pesisir Pantai Kabupaten Ketapang, Pandi Ismar  Kamis (23/2/2012).

Pandi juga menginginkan kepada para elit politik dan masyarakat Kalbar untuk tidak mudah termakan isu dari pihak luar yang mencoba melakukan propaganda,  untuk memecah belah persatuan yang sudah terjaga di Kalimantan Barat ini.

“Kepada pihak luar jangan mencoba-coba melakukan propaganda di Kalbar ini, biarkan masyarakat Kalbar yang menentukan dalam menjalankan gawai politik lima tahunan, sebab keamanan itu sangat mahal sekali,” tegasnya.

Dia mengatakan, biarkan politik di Kalbar berjalan sebagaimana mestinya, sebab hakekat demokrasi adalah pembelajaran politik, dengan tujuan menghasilkan pemimpin yang benar-benar mempunyai kualitas dan berpihak kepada rakyat.

“Siapapun yang terpilih bagi kita tidak masalah, yang penting pemimpin tersebut berpihak kepada rakyat, maka untuk menciptakan itu biarkan rakyat yang menentukan pilihannya,” katanya.

Devisi Sosialisasi dan pendidikan, KPU Ketapang Alkaf Pasti mengatakan, untuk menghadapi pilgub Kalbar, KPU Kabupaten sudah melakukan beberapa langkah sesuai dengan intruksi KPU Provinsi, satu diantaranya melakukan tahapan proses pembentukan dan pengangkatan PPK dan PPS.

“Untuk pengangkatan PPK dan PPS ini tanggal 24 sudah mulai tahapannya, sekarang anggota KPU Ketapang sedang rapat koordinasi dengan KPU Provinsi,” katanya.

Alkaf mengatakan, KPU juga sudah melakukan pendataan terhadap Kecamatan dan Desa-desa yang ada di Kabupaten Ketapang, agar penetapan daftar penduduk pemilih potensial bisa ditentukan.

“Namun sebelumnya kita juga sudah melakukan langkah-langkah, jadi ketika tiba saatnya nanti KPU sudah siap,” tegasnya.

Kata dia KPU juga akan melakukan penghitungan ulang TPS yang ada di Ketapang, apakah dimungkinkan perlu penambahan, setelah pelaksanaan pilkada bupati dan wakil bupati Ketapang beberapa waktu lalu.

“Kalau TPS terakhir pasca pilkada bupati kemarin sebanyak 1033, ini akan kita mutahirkan lagi dan apakah kemungkinan perlu ditambah atau tidak,” jelasnya.