Gubernur Percepat Pembangunan New Port Makassar

Laporan Wartawan Tribun Timur, Adin Syekhuddin

TRIBUNNEWS.COM, MAKASSAR - Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo akan mempercepat pembangunan dan pengembangan pelabuhan Peti Kemas Soekarno-Hatta, Makassar. Selama ini pelayanan di pelabuhan terkendala oleh minimnya peralatan bongkar muat yang ada.

Syahrul berharap rencana percepatan pelabuhan yang ia sampaikan tak lagi menimbulkan spekulasi dan dianggap mengklaim program Pemerintah Kota. Baginya, program pemkot menjadi program pemprov begitu juga sebaliknya.

"Jangan lagi dibilang gubernur klaim programnya pemkot. Kalau masih ada yang mau klaim, klaim saja itu. Syahrul tidak perlu nama itu, yang penting bisa terlaksana cepat," kata Syahrul, Senin (7/5/2012).

Syahrul mengungkapkan, pelayanan bongkar muat di terminal peti kemas terkendala oleh rendahnya kapasitas peralatan bongkar muat serta keterbatasan terminal peti kemas. Bahkan, pada bulan Februari lalu, masa tunggu kapal telah mencapai tiga minggu.

"Harus dipercepat pembangunan new port. Karena kondisi saat ini telah sangat mengganggu perputaran perekonomian dan arus barang. Kejadian ini menyamai masa tunggu di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, ketika pemerintah memutuskan segera membangun perluasan Tanjung Priok," terangnya.

Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) itu, menjelaskan, berdasarkan data Bea Cukai, volume dan nilai ekspor-impor pada Pelabuhan Makassar tercatat pada tahun 2011, lebih tinggi 12 kali lipat dibanding Pelabuhan Bitung. Karena itu, perluasan Pelabuhan Makassar melalui master plan New Port Makassar menjadi prioritas.

"Diharapkan, perluasan dermaga dan terminal peti kemas menjadi bagian tak terpisahkan dari perencanaan New Port Makassar," harapnya.

Ia menambahkan, pelabuhan dan airport menandakan sebuah daerah berkembang atau tidak. Pelabuhan harus bisa menjadi tumpuan perekonomian. Karenanya, Pelindo, Pemkot Makassar, dan Pemprov Sulsel harus tetap kompak. Ini adalah tantangan yang harus dijawab oleh semua pihak yang berkepentingan.

"Pemilihan gubernur atau pilkada, politik, tidak boleh mensekat-sekat pemerintahan. Jabatan buat saya bukan segala-galanya. Yang ada kita harus sama-sama, kompak untuk menjawab tantangan yang ada," tegasnya.