DPRD Sulsel: Alasan Pertamina Tak Valid

Laporan Wartawan Tribun Timur, Ilham

TRIBUNNEWS.COM, MAKASSAR - Komisi D DPRD Sulsel menyebut paparan terkait realisasi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di APBN 2012 tidak valid. Komisi D saat membahas pengaturan penyaluran bahan bakar bersubsidi (BBM) bersama Fuel Retail Marketing Pertamina Region VII (Sulawesi) di ruang rapat komisi D, DPRD Sulsel, Jl Urip Sumihardjo, Makassar, Rabu (13/6/2012).

Hadir pihak pertamina terkait kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) beberapa hari terakhir di Sulsel, Manager Retail Sulbatra Agus Taufik Harahab, Sales Representatif Makassar Iswahyudi.

Hadir pula Asisten II Pemerintah Provinsi Sulsel Andi Yaksan hamzah. Sementara General Manager (GM) Fuel Retail Marketing Region VII (Sulawesi) Pertamina Adi Nugroho tidak bekenaan hadir. Rapat dipimpin Ketua Komisi D DPRD Sulsel Adil Patu.

"Ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan, mengenai isu pengurangan BBM ini cukup mersahkan masyarakat, dan penimbunan, itu terjadi karena isu ini. Paparan data ini (laporan realisasi BBM bersubsidi) bukan data terakhir, bukan APBN P, data ini kurang valid," sorot anggota komisi B Ariady Arsal kepada Taufik dan Iswahyudi

"Ini bukan data riil ini, realisasi pun pastikan kelihatan kalau datanya yang terbaru. Datanya asumsinya naik, itu asumsi di APBN Pokok, bukan APBN perubahan, jadi tidak valid data anda," tambah Ariady.

Laporan pertamina, realisasi penyaluran BBM bersubsidi sampai dengan bulan April 2012 telah mencapai 36 persen dari kuota BBM bersubsidi sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang APBN 2012. Totalnya yakni 1.224.212 kilo liter (KL), terdiri dari BBM produk premium 781.655 kilo liter (KL) dan solar 442.557.

Baca juga:

• Kejati Janji Beberkan Tersangka Korupsi Proyek PLN
• Aktivis Mahasiswa 90-an Dialog di Phoenam
• Langgar SOP Wakasat Narkoba Polrestabes Makassar Dicopot
• Komisi D-Pertamina Bahas Kelangkaan BBM