Penembakan Tak Ada Kaitan dengan Molornya Pilkada
Menkopolhukam Djoko Suyanto kepada wartawan menegaskan jika rentetan peristiwa penembakan yang terjadi di Jayapura Papua, tak ada kaitannya
Editor: Dewi Agustina
Laporan Kontributor Tribunnews.com, Chanry Andrew Suripatty
TRIBUNNEWS.COM, JAYAPURA – Menkopolhukam Marsekal TNI (Purn) Djoko Suyanto bersama rombongan melakukan pertemuan bersama Penjabat Gubernur Papua, DPR Papua, Majelis Rakyat Papua (MRP), KPUD Papua, Panitia Pengawas Pemilu (Panwas), aparat kepolisian, serta seluruh kepala daerah di Papua, digelar di Sasana Karya kantor Gubernur Dok II Jayapura, Selasa (19/6/2012) siang.
Pertemuan ini dalam rangka mencari akar masalah di Papua pascarentetan penembakan dan pecahnya kerusuhan yang terjadi beberapa waktu terakhir dan telah menelan korban jiwa serta warga terluka.
Usai pertemuan, Menkopolhukam Djoko Suyanto kepada wartawan menegaskan jika rentetan peristiwa penembakan yang terjadi di Jayapura Papua, tak ada kaitannya dengan agenda Pemilukada Gubernur yang sudah tertunda selama satu tahun setengah ini. Bahkan Djoko menilai kekerasan di bumi Papua murni adalah tindak kriminal dan saat ini sudah dalam penanganan Kepolisian Polda Papua yang dibackup oleh Mabes Polri.
"Rentetan kekerasan dan penembakan yang terjadi di Papua tak ada kaitannya dengan proses Pilkada Gubernur Papua yang sudah tertunda selama satu tahun setengah. Ekses yang terjadi di Jayapura akhir-akhir ini merupakan tindakan kriminal dan sudah ditangani oleh Kepolisian Daerah Papua yang terus bekerja mengungkap para pelaku dan saya tegaskan saya menjamin situasi di Papua aman," tegas Djoko Suyanto.
Selain itu Djoko Suyanto menilai adanya pelaksanaan Pilkada Gubernur Papua yang molor selama setahun ini merupakan dinamika yang terjadi di daerah, namun tetap berjalan dengan mengedepankan koordinasi pihak terkait.
"Agenda hari ini saya mendengar laporan tentang proses tahapan pemilu kepala daerah di Papua. Saya dipaparkan oleh bapak gubernur, berturut-turut dari penyampaian pandangan dari ketua DPR Papua, Ketua MRP, Ketua KPUD, serta pihak Polda Papua soal aspek keamanannya. juga ada pansus pilkada yang membidangi proses tahapan pilkada tersebut," jelasnya.
Menurutnya pada dasarnya proses tahapan-tahapan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Papua sudah berjalan, tetapi dalam proses yang seharusnya pilkada dilaksanakan pada masa pemerintahan Barnabas Suebu yang lalu, akan tetapi berlarut-larut yang sampai saat ini belum terlaksana pelaksanaan pilkada, dengan segala dinamikanya.
"Begitu banyak dinamika yang terjadi, baik itu persengketaan, pandangan berbeda dari setiap unsur masyarakat maupun KPUD, DPR Papua, dan lain sebagainya. Akan tetapi bahwa melalui proses dinamika yang cukup hangat itu tahapan-tahapan berjalan," kata Djoko Suyanto.
Untuk itu Djoko Suyanto berharap semua permasalahan yang terjadi didalam tahapan-tahapan Pilkada Gubernur yang sementara ini berjalan walaupun masih ada beberapa persoalan yang perlu segera diselesaikan dapat dikoordinasikan dengan baik oleh semua pihak yang terkait.
Kedatangan para pejabat negara ke Jayapura Papua ini dijaga ketat oleh aparat gabungan dari Polri dan TNI di Jayapura mengantisipasi adanya serangan dari kelompok tak dikenal yang sering melakukan aksi teror di Jayapura, Papua.
Usai pertemuan dengan pejabat daerah, serta para tokoh agama dan tokoh masyarakat di Jayapura Papua, rombongan Menkopolhukam, Kapolri, Panglima TNI serta Kepala BIN, Selasa (19/6/2012) siang langsung bertolak ke Timika Papua guna melakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama serta pemerintah daerah setempat.
Sejumlah rombongan yang datang mengunjungi Papua diantaranya Marsekal TNI (Purn) Djoko Suyanto (Menkopolhukam), Laksamana TNI Agus Suhartono, SE (Panglima TNI), Jend. Pol. Timur Pradopo (Kapolri), Letjen TNI Marciano Norman (Ka BIN), Mayjend TNI Judy Harianto (Kemenkopolhukam), Irjen. Pol. Bambang Suparno (Deputi V/Kamnas Kemenkopolhukam), Mikhael Manufandu (Staff Khusus Menkopolhukam), Laksma TNI Dadang Irawan, MA (Kemenkopolhukam), Velix Wanggai (Staff Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Dearah), Drs. Dody Budiatman (Staff Ahli Menko Kesra).
Berita Lainnya:
