Mayoritas Pekerja Perempuan Tak Dibayar

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Siti Fatimah

TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Konstitusi menjamin setiap warga negara untuk dapat memiliki peluang yang sama, untuk berkiprah di aktivitas ekonomi. Namun, praktiknya di lapangan masih mengalami kendala. Ini dilihat dari akses lapangan kerja bagi perempuan masih lebih rendah dan proporsi pekerja rentan perempuan lebih tinggi daripada pekerja laki-laki karena mayoritas pekerja tak dibayar.

Menurut Staf Ahli Bapppenas Umiyatun Hayati, dilihat dari data Sakernas tentang tingkat pengangguran terbuka (TPT) menurun dan kesenjangan TPT antara laki-laki dan perempuan pada setiap tahunnya masih tinggi. Ini berimbas pada akses terhadap lapangan kerja bagi perempuan masih lebih rendah dibandingkan laki-laki.

"Proporsi pekerja rentan perempuan lebih tinggi daripada pekerja laki-laki karena mayoritas merupakan pekerja tak dibayar. Demikian juga pekerja rentan di pedesaan yang lebih besar jumlahnya daripada di perkotaan," katanya pada acara Seminar Perempuan Ruang Publik dan Islam dengan tema "Telaah Sosial Budaya, Politik, Agama atas Peluang serta Dukungan bagi Perempuan dalam Mengakses Ruang Publik" di Aula Unisba Jalan Taman Sari, Selasa (19/6/2012).

Padahal, perempuan dari 237,64 juta jumlah penduduk Indonesia 66 persennya dalam usia produktif jadi potensi pembangunannya sama tinggi dengan pria. Dan tren indeks pemberdayaan gender di Jabar memang meninggi dari 0,64 (2009) hingga 0,69 (2010) tetapi secara nasional rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas baik pendidikan dasar dan tinggi keikutsertaan perempuan dan lelaki setara.

Di tempat yang sama, Ketua P2TP2A Netty Prasetyani mengatakan, perempuan harus ditempa pendidikan politik untuk membiasakan keberadaan perempuan di ruang publik. Dan perempuan jangan menjadi alat, tapi harus menjadi subyek di ruang publik. Untuk keikutsertaan wanita di ruang publik Jawa Barat sudah lebih baik. Dicontohkan,  di DPRD Jabar sudah diberlakukan 25 di antara 100 anggota merupakan perempuan. Sedangkan di Pemprov Jabar baru delapan wanita di setiap satuan dinas dari 50 jumlah eselon dua.