Anggota DPRD : Tambang Pasir tak Merusak Lingkungan

Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Niko Ruru

TRIBUNNEWS.COM, NUNUKAN - Berbeda dengan pendapat Pemkab Nunukan dan sejumlah warga di Pulau Sebatik, anggota DPRD Nunukan Haji Mustarich justru berpendapat penambangan pasir di pesisir Pulau Sebatik tidak merusak lingkungan. Ia mengatakan, apa yang disebut abrasi akibat penambangan tersebut hanya ditemukan di atas meja saja.

“Saya ini kebetulan lahir di pinggir pantai juga. Jadi kalau pasir diambil, nanti ada ombak besar bisa menutupi. Pasir yang ada di permukaan dibersihkan ke pinggir laut. Saya pikir itu tidak merusak lingkungan. Kalau dibilang tidak bisa tumbuh mangrove, itu tidak ada. Yang tumbuh mangrove itu pinggir laut yang tidak dibawa ombak. Pasirnya di situ-situ saja,” ujarnya pada Rapat Dengar Pendapat (RDP), Senin (2/7/2012) yang melibatkan Pemkab Nunukan dan penambang pasir dari Pulau Sebatik.

Karena itu, anggota DPRD asal Partai Amanat Nasional (PAN) itu meminta Pemkab Nunukan memberikan kebijakan kepada warga untuk terus menambang sampai ada solusi yang tepat bagi mereka.

Anggota Dewan dari partai yang sama Muhammad Saleh malah berpendapat, abrasi pantai belum tentu disebabkan karena penambangan pasir. Sebab reklamasi yang dilakukan di Sabindo, Tawau, Sabah, Malaysia, juga ikut ambil bagian mempercepat abrasi di bibir pantai Pulau Sebatik.

“Saya tidak bisa mengabaikan masyarakat yang jadi korban abrasi, tetapi belum tentu dari penambangan. Karena mereka reklamasi di Sabindo juga bisa berdampak pada abrasi di Sebatik.  Pasir itu anugerah yang harus kita manfaatkan. Kenapa baru sekarang disampaikan seperti ini? Satu skop pasir pun harus di Amdal?” ujarnya.

Saleh menilai, setiap kebijakan yang dikeluarkan Pemkab Nunukan selalu menindas rakyat. Apalagi dalam penertiban penambang pasir ini, justru dilibatkan oknum yang sebenarnya tidak penting.

“Banyak laporan yang melibatkan oknum TNI, saya yakin pimpinan tidak mengarahkan seperti itu. Mungkin tentara yang tugas itu segar-segarnya, habis pulang perang. Kita tidak mau kejadian seperti Mesuji, bangsa mengorbankan bangsa sendiri. Tidak boleh ini terjadi, apalagi akan diberikan sanksi Rp 1 miliar, merinding saya mendengar kalau mereka diberikan sanksi,” ujarnya.