70 Ponpes Tolak Politik Praktis

Laporan Wartawan Tribun Jogya/ Bakti Buwono Budiastyo

TRIBUNNEWS.COM SEMARANG, - Sejumlah 70 pimpinan pondok pesantren se-Jawa Tengah mengadakan pertemuan di hotel Bali di Jalan Imam bonjol, Semarang, Senin (16/7/2012). Pimpinan ponpes yang tergabung dalam Indonesia Pesantren Network (IPN) berkumpul untuk menegaskan menolak bergabung dalam politik praktis. Terutama menjelang pemilu.

"Kemarin golkar mendekati saya untuk mendukung Ical, saya bilang dibayar 10 Triliun pun saya tidak mau," kata sekretaris jenderal IPN Subchan Suryawijaya, Senin (16/7).

Ia mengatakan, bukan berarti ponpes tidak boleh berpolitik. Maksudnya adalah tidak berpolitik praktis melainkan politik kebangsaan atau non partisan. Selain membahas itu, pihaknya juga akan memberi masukkan kepada pemerintah agar memperhatikan pesantren.

Misi lainnya adalah ia ingin pelan-pelan menyalurkan kesadaran dan program agar pesantren bergerak mengikuti perkembangan global. Ia mencontohkan, secara manajemen pihaknya akan membuat program portal untuk para santri Se-Indonesia baik untuk diskusi hingga pelajaran online.

" Kami semacam LSM yang sifatnya memberikan pendampingan manajemen pondok pesantren. Karena kalau engga hati-hati bisa jadi sapi perahan banyak pihak," ucap subchan.

Ketua Dewan Pembina IPN Dimyati Hartono mengatakan pada dasarnya peran agama dalam politik sudah terjadi sejak jaman kemerdekaan. Bahkan, pada awal kemerdekaan meskipun berbeda pandangan politik, tidak ada agama yang saling berlawanan.

"Itulah yang perlu diwariskan ke generasi sekarang, termasuk di pesantren," tutur mantan menteri kehakiman RI itu. (bbb)

Berita  Terkait :

• Berbuat Mesum di Hotel Dicokok Tim Pekat 9 menit lalu
• Merapi Kembali Tenang 21 menit lalu
• Tim Monitoring Pastikan Masalah Buku di Kutim Tuntas 22 menit lalu
• Giliran Wagub Cicipi Kopsus Sandrego Buhari 59 menit lalu
• Kadistamben Nunukan Diminta Hadiri Rapat BBM 1 jam lalu
• UGM Gelar Research Week 1 jam lalu