Tuntutan Janji Kampanye Basri Meluas ke Mahasiswa

Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Niko Ruru

TRIBUNNEWS.COM, NUNUKAN - Selain kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Gerakan Masyarakat Kabupaten Nunukan Menggugat, tuntutan pelaksanaan janji kampanye Basri saat Pemilukada Nunukan juga meluas di kalangan Mahasiswa.

Mahasiswa Nunukan, Saddam Husin mengatakan, Bupati Nunukan Basri harus merespon keinginan kuat dari rakyat yang menuntut agar janji-janji perubahan yang disampaikan saat kampanye lalu segera dipenuhi. Waktu satu tahun lebih yang diberikan kepada Basri sudah cukup untuk merealisasikan janji kampanyenya.

Saddam juga mendesak DPRD Nunukan segera merespon aspirasi masyarakat tersebut dengan menggunakan hak interpelasi, guna memanggil Bupati untuk meminta penjelasan terkait kebijakan-kebijakan yang kontra produktif di masyarakat.

"Kalau DPRD Nunukan masih memikirkan hubungan politiknya dengan Bupati Nunukan dan lebih memihak kepada Bupati daripada rakyat, lebih baik anggota Dewan mundur dari jabatannya," ujarnya.

Menurut Saddam, DPRD Nunukan ketika melihat ada aksi unjuk rasa yang dilakukan masyarakat, harusnya lebih proaktif dan lebih tegas merespon langsung apa yang menjadi keinginan masyarakat.

"Apalagi aspirasi ini benar-benar murni disampaikan masyarakat Nunukan yang saat ini telah sadar dan jenuh dengan janji-janji perubahan yang dilontarkan Bupati Nunukan," ujarnya.

Saddam mengatakan, ketika DPRD Nunukan tidak dapat merespon keinginan rakyat, dikhawatirkan nantinya akan muncul ketidakpercayaan rakyat kepada wakil rakyatnya. Jika hal itu terjadi, masyarakat justru dengan mudah dapat terprovokasi.

"Sehingga saat melakukan unjuk rasa akan lebih anarkis, apabila mereka sudah jenuh ketika tidak ada jawaban dan pemecahan persoalan yang dihadapi rakyat Nunukan saat ini,” ujarnya.

"DPRD Nunukan sebagai wakil rakyat, hak mereka untuk mempertanyakan itu kepada Bupati dan kewajiban mereka juga menyambung aspirasi rakyat yang ada di bawah. Jadi DPRD tidak bisa diam-diam saja melihat persoalan yang bergulir," ujarnya.

Ia mengatakan, saatnya DPRD bergerak jika benar mereka adalah wakil rakyat. Jangan justru membiarkan rakyat bergerak sendiri. Lebih baik DPRD yang bergerak, sebelum massa semakin banyak bergerak.

"Karena kalau rakyat sudah bergerak, kita tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Yang ada, kalau rakyat sudah bergerak itu anarkisme lebih mudah terjadi. Mungkin lebih baik sebelum rakyat mengamuk, DPRD sebagai wakil rakyat harus cepat bergerak," ujarnya.

Saat melakukan demonstrasi, massa Gerakan Masyarakat Kabupaten Nunukan Menggugat menentang arogansi dan sikap semena-mena Bupati Nunukan terhadap masyarakat tani, nelayan, padagang kaki lima dan aparat birokrat di lingkup Pemkab Nunukan.

Mereka juga menilai kebijakan Bupati telah meresahkan masyarakat Nunukan seperti melarang aktivitas PKL di alun-alun. Massa mempertanyakan penyelesaian sengketa lahan masyarakat yang tidak terlaksana seperti sengketa lahan antara petani dengan PT BSI dan PT TML.

Persoalan lainnya, mereka mempermasalahkan kebijakan Bupati yang menutup kios BBM di pinggir laut dan bensin eceran di Nunukan tanpa dibarengi dengan solusi aktivitas ekonomi yang lebih baik terhadap para pedagang. Selain itu program gratis KTP, akta kelahiran gratis, kesehatan gratis dan tunjangan kematian seperti janji kampanye saat Pemilukada Nunukan 2011 lalu, justru tidak terlaksana. Begitu pula dengan program mengembalikan proses TKI ke Nunukan dan menaikkan pendapatan ketua RT dan kepala desa.

Baca Juga:

• Amankan Lebaran, Polda Siagakan 3.393 Personel
• Lusa, Pembunuh Polisi di Nunukan Disidang 
• Tiket KA Ekonomi AC Madiun - Jakarta Turun Rp 25.000 
• Priyo Budi Santoso Terkejut Bentrok Menelan Korban Jiwa