Golkar : Dispenda Makassar Jangan Diskiminatif

Laporan Wartawan Tribun Timur Edi Sumardi

TRIBUNNEWS.COM  MAKASSAR  - Pencopotan baliho pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo dan Agus Arifin Nu’mang (Sayang) menuai protes. Protes datang dari kader fungsionaris DPD II Partai Golkar Kota Makassar. Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar dinilai diskriminitif dalam menertibkan baliho politik.

Namun, tudingan diskriminasi dibantah Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin. Dinas pendapatan daerah hanya menertibkan baliho tak memiliki izin. Baliho politik memang tak dikenakan pajak, namun harus mendapat izin dari dinas pendapatan daerah.

“Kalau hanya satu dicabut (baliho Sayang), baliho lainnya tidak, itu namanya tidak adil. Kalau mau adil, cabut semua yang melanggar. Jangan diskriminatif,” ujar anggota Dewan Penasihat DPD II Partai Golkar Kota Makassar Abd Wahab Tahir, Rabu (5/9/2012).

Sekretaris DPD II Partai Golkar Kota Makassar Farouk Mappaseling Betta pun menilai serupa. Dinas pendapatan daerah tidak boleh memihak satu di antara pasangan bakal calon, kendati sedang menjabat kepala daerah.

Menanggapi protes fungsionaris partai berlambang beringin tersebut, Ilham pun membela. Dinas pendapatan daerah diminta tegas menertibkan baliho yang sudah menjamur dan dipasangan di tempat terlarang. Kota ini pun semberawut karena baliho politik.

Pemilik baliho harus sadar jika dalam waktu dekat akan digelar penilaian Piala Adipura. Jika Kota Makassar gagal meraih Piala Adipura karena baliho politik, politisi dan bakal calon kepala daerah, peatahan maupun bukan, harus bertanggung jawab.

“Dinas pendapatan daerah memang punya tugas menertibkan baliho ilegal, tak punya izin. Kalau mamang merusak estetika kota, harus ditata,” kata Ilham sekaligus mantan Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel di ruang kerjanya, Balai Kota Makassar.

“Dinas pendapatan daerah memang punya tugas menertibkan baliho ilegal, tak punya izin. Kalau mamang merusak estetika kota, harus ditata,” kata Ilham sekaligus mantan Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel di ruang kerjanya, Balai Kota Makassar.

Ilham mengatakan pula, sejumlah balihonya juga dicabut karena ilegal. Jika baliho ilegal tak dicabut, kata Ilham, harus dipertanyakan.(tribun-timur.com/edi)

Bac juga :

• Pengalihan Satus Jalan di Balikpapan Dibicarakan Ulang 12 menit lalu
• Pembebasan Lahan Jalan Tol Bisa Tak Sesuai Target 17 menit lalu
• Kejati Selidiki Dugaan Suap Jaksa 23 menit lalu
• Mobil Antar Pengantin Terbalik, Sentus Tewas 29 menit lalu