2.556 KK Korban Merapi Bersedia Direlokasi

TRIBUNNEWS.COM, JOGJA - Hingga saat ini dari 3.632 Kepala Keluarga (KK) korban erupsi dan lahar dingin Gunung Merapi yang bersedia direlokasi berjumlah 2.556 KK. Sedangkan masyarakat yang menolak relokasi 1.076 KK. Masyarakat tersebut tinggal di daerah rawan tinggi dari bencana di Kabupaten Sleman (DIY), Klaten dan Magelang (Jateng).

Kapusdatin Humas BNPB, DR. Sutopo Purwo Nugroho dalam keterangan persnya menjelaskan, di Kabupaten Sleman, dari 2.721 KK yang lolos kriteria untuk memperoleh hunian tetap, 2.129 KK bersedia relokasi. Sedangkan 592 KK tidak mau direlokasi. Masyarakat yang tidak mau direlokasi berasal dari 5 desa, yaitu Desa Umbulharjo (138 KK), Kepuharjo (40 KK), Glagaharjo (384 KK), Argomulyo (29 KK) dan SIndumartani (1 KK).

"Saat ini hunian tetap yang telah terbangun 1.675 unit (79 persen) dari rencana 2.129 unit bagi masyarakat di Sleman. Semua perihal relokasi warga korban erupsi Gunung Merapi di Sleman telah ditetapkan dalam Surat Bupati Sleman Nom 361/2944 tanggal 28-9-2012," ungkap Sutopo, Jumat (19/10/2012).

Sedangkan di Jateng sesuai surat Gubernur Jateng No. 360/18319 tanggal 20-9-2012 tentang relokasi warga Klaten dan Magelang dilaporkan 165 KK semuanya menolak relokasi. Di Magelang yang bersedia direlokasi 427 KK dari 746 KK, dimana 230 KK relokasi mandiri kelompok, 103 KK relokasi mandiri perorangan, dan 94 KK dalam proses negosiasi calon lokasi.

Terkait dengan hal itu BNPB dan Pemda menyiapkan sarana dan prasarana pengelolaan kawasan rawan bencana dengan membuatkan jalur evakuasi, sistem peringatan dini, membangun tempat evakuasi sementara dan sebagainya. Masyarakat yang tidak mau relokasi meskipun tinggal di daerah rawan bencana Merapi terkait masalah sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat. Hidup harmoni dengan risiko bencana disiapkan untuk hal itu.

Rehabilitasi dan rekonstruksi Gunung Merapi masih dilaksanakan hingga saat ini. Lima bidang program rehabilitasi dan rekonstruksi dibangun yaitu bidang perumahan dan relokasi pertanahan, infrastruktur, ekonomi produktif, sosial, dan lintas sektor.

Baca Juga:

• Jusuf Kalla: Tak Ada Lagi Persoalan Lahan Al Markaz 
• Jusuf Kalla: Sekolah Al Markaz Dibangun Tahun Ini 
• Lapas Sungai Jepun Jajaki Kerjasama dengan BLK