TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG -  Majelis Pakar DPW PPP Jabar meminta DPW PPP Jabar untuk membebaskan para kader memilih kandidat lain, meski secara resmi dukungan partai tertuju pada pasangan Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar. Hal tersebut perlu dilakukan untuk meredam konflik internal partai.

"Nggak ada yang dirugikan jika kader dibebaskan untuk memilih," kata Ketua Majelis Pakar DPW PPP Jabar Hidayat Zaini di Hotel Lingga, Bandung.

Menurut Zaini, ancaman pemecatan terhadap kader yang tidak patuh tersebut kurang memiliki alasan kuat. Terlebih, kandidat yang maju bukan berasal dari PPP.

Zaini mengatakan, tidak adanya calon dari PPP dinilai cukup mengecewakan kader partai. Akibatnya, wajar jika terjadi perpecahan dukungan.

Selain itu kata Zaini, keputusan DPW PPP Jabar untuk memaksakan pilihan kepada satu pasangan tidak memenuhi aturan AD/ART partai. Sebab keputusan dukungan itu tidak menyertakan Majelis Syariah, Majelis Pakar, dan Majelis Pertimbangan PPP. "Keputusan itu tidak memenuhi mekanisme partai," kata Zaini.

Dukungan kader terhadap Tatang, kata Zaini, dinilai wajar. Pasalnya, mantan Bupati Tasikmalaya itu tumbuh selama 20 tahun di lingkungan PPP.

Menurut Zaini, perpecahan bisa dicegah jika DPW PPP mengikuti saran Majelis Pakar. Ketika itu, diusulkan untuk mengusung kader PPP yakni Ketua DPW PPP Jabar, Rachmat Yasin atau Nu'man Abdul Hakim dalam Pilgub Jabar.

"Pengurus harian DPW malah hanya mendukung kader lain sehingga kemenangan dalam pilgub tidak berdampak ke PPP," ujarnya.

Melihat kondisi itu, pihaknya berencana mengusulkan pembebasan pilihan kepada kader itu ke Mahkamah Partai. Laporan itu akan menjadi bahan pertimbangan dan langkah antisipasi mencegah timbul perpecahan.

"Secara yuridis formal kita dukung pasangan Aher-Deddy Mizwar. Tapi kalau secara individu, kami minta dibebaskan," kata Zaini. (Tribun Jabar/san)

Baca juga:

• Tukang Becak Curi Rongsokan di Bengkel
• Hary Tanoe Mundur, Pengurus Nasdem Bantul Kecewa
• Tuntut UMSK Ribuan Buruh Gresik Kuasai Jalan
• KPK Datangi Rumah Rieke Diah Pitaloka