TRIBUNNEWS.COM,SAMARINDA - Sempat harus menunggu beberapa lama, restu itu akhirnya datang juga dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto kepada Ipong Muchlissoni untuk maju dalam Pemilihan Gubernur Kaltim 2013.

Meski tidak disampaikan secara langsung oleh Prabowo, namun Ipong cukup puas dengan restu itu.

Menurut Sekjen DPD Gerindra Kaltim Henry Pailan, Selasa (22/1), restu disampaikan Prabowo lewat Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderasisasi (OKK), Widjono Hardjanto alias Oni.

Oni menyampaikan itu kepada delegasi DPD Gerindra Kaltim seusai bertemu Prabowo, setelah penutupan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Gerindra di Jakarta, Kamis (17/1) lalu. Delegasi Gerindra Kaltim sengaja dipanggil yakni Henri Palian, Rudiansyah (bendahara), Ibnu Sahud dan Sutrisno Toha (wakil ketua).

Pada prinsipnya, Ipong tak ditarget harus sebagai Calon Gubernur (Cagub), bisa saja Calon Wakil Gubernur (Cawagub), tergantung nantinya proses koalisi dengan partai lain.

"Memang Pak Oni yang menyampaikan, tapi adalah dari Pak Prabowo langsung. Intinya Pak Prabowo sudah memberikan restunya, ini yang kami tunggu-tunggu, karena sedari awal memang kita sangat menginginkan ketua kami Pak Ipong Muchlissoni menjadi salah satu calon Gubernur nantinya," kata Henry.

Bahkan dikatakannya, Prabowo bukan hanya memberikan restunya melainkan meminta Ipong untuk maju. Sebab jika restu, tak mungkin, hingga saat ini DPD Gerindra Kaltim belum mengajukan surat permohonan apapun.

"Belum ada kita minta apapun atau melayangkan rekomendasi apapun ke DPP. Artinya ini kan diminta. Bagus lah dan itu memang sesuai dengan keinginan kita selama ini," ujarnya.

Usai ini, dikatakannya, DPD segera akan menggelar rapat koordinasi dengan DPC-DPC di 14 Kabupaten dan Kota, guna mengagendakan rekomendasi Ipong sebagai calon yang akan dicalonkan Gerindra di Pilgub Kaltim mendatang.

Rekomendasi menjadi penting diajukan ke Pusat, karena setelahnya DPP menurunkan Surat Keputusan (SK)-nya.

"Ya formalitas memang, tapi harus dilaksanakan karena itu adalah prosedur dan mekanismenya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sudah bisa dilaksanakan, supaya segera pula kita mendapatkan SK DPP untuk Pak Ipong. Karena setelahnya kita harus pula melakukan komunikasi politik dengan partai lain untuk berkoalisi," ujarnya.

Terkait koalisi dengan partai lain sendiri, ditambahkannya, itu sangat perlu dilakukan, mengingat Gerindra hanya memiliki tiga kursi di DPRD Kaltim, sangat tidak mencukupi untuk memenuhi persyaratan minimal 9 kursi. Dan komunikasi dengan partai lain itu sudah kerap dilakukan, baik formal maupun non formal.

Bahkan dengan calon untuk berpasangan, yang dianggap potensial dan memiliki visi yang sama dalam Pilgub nanti, itu sudah dilakukan. "Yang terpenting saat ini, kita lakukan dulu mekanisme internal, baru setelahnya eksternal yaitu koalisi itu," tambahnya.