TRIBUNNEWS.COM,BANDUNG--Calon Wakil Gubernur nomor urut lima, Teten Masduki, menjadi satu-satunya calon yang tidak akan memberikan aspirasi suaranya dalam pemilihan gubernur (pilgub) Jawa Barat Minggu (24/2) ini.

Menurut Koordinator Media Center pasangan Rieke Diah Pitaloka- Teten Masudi, Waras Wasisto, Teten dan keluarganya masih tercatat sebagai warga DKI Jakarta. Pada saat pencoblosan nanti, Teten dan keluarganya akan berada di Kabupaten Garut.

"Pak Teten akan berada di Loji 47, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut pada hari Minggu pas pencoblosan nanti," kata Waras dalam acara konfrensi pers di Kantor DPD PDIP Jawa Barat, Sabtu (23/2).

Sementara untuk Calon Gubernur Rieke Diah Pitaloka, menurut Waras, akan tetap menggunakan hak suaranya di rumahnya di kawasan Vila Depok. Dalam kesempatan itu,

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jawa Barat, TB Hasanuddin menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan pengamanan ketat dan berlapis untuk mengawali jalannya pemungutan dan penghitungan suara pemilihan gubernur (pilgub) Jabar yang berlangsung Minggu ini.

TB Hasanuddin mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan berbagai langkah untuk mengawali jalannya pesta demokrasi rakyat Jabar itu. Untuk mengamankan suara di tempat pemungutan suara (TPS), menurut Hasanuddin, pihaknya sudah menyiapkan sebanyak 2 saksi per TPS di seluruh TPS Jabar yang berjumlah sebanyak 74.948 TPS.

Jumlah tersebut belum termasuk koordinator saksi yagn ditempatkan di tngkat kelurahan atau desa. "Demikian pula kami tempatkan orang kami di tingkat kecamatan hingga tingkat kabupaten kota," kata Hasanuddin di Kantor DPD PDIP, Sabtu (23/2).

Untuk pengamanan, PDIP sendiri sudah menyiapkan pengamanan di masing-masing kecamatan dengan menempatkan satgas yang bertugas untuk membantu aparat kepolisian.
"Kami siapkan tiga pleton di tngkat kabupaten dan satu regu di setiap kecamatan. Semua anggota DPRD tingkat I dan 2 juga diturunkan untuk kesiapan tabulasi data," katanya.

Teknis tabulasi data itu, kata Hasanuddin, dilakukan dengan cara distribusi formulir C1 dari tingkat paling bawah atau desa atau ranting ke DPD serta dengan cara distribusi dari anak ranting, ranting, cabang, DPD hingga ke DPP. "Untuk menunjang tabulasi itu, kami siapkan peralatan komputer dan alat lainnya untuk online dengan tenaga profesional," katanya.

Langkah berikutnya untuk mengamankan suara, Hasanuddin mengaku juga sudah menyiapkan quick count atau perhitungan cepat di posko DPD PDIP yaitu di buah batu dengan dibantu ahli khusus.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Sekretaris DPD PDIP Jabar, Abdy Yuhana menambahkan, DPD PDIP Jabar membuka posko pengaduan bagi warga yang tidak atau belum menerima surat undangan ke TPS atau pengaduan berbagai indikasi kecurangan yang terjadi selama pemilihan dan penghitungan suara.

Menurutnya, posko pengaduan itu sudah menerima beberapa pengaduan seperti adanya pengaduan dari sejumlah Ketua RT terkait dengan adanya salah satu paslon yang sudah membagi uang dan kaos, kemudian adanya salah seorang bbupati yang mengarahkan PNS untuk memilih calon tertentu, adanya kadaes yang disumpah untuk memilih pasangan tertentu, serta masih adanya warga yang terdata dobel atau warga yang sudah meninggal tapi masih terdata.

"Hal-hal semacam itu bisa diadukan ke posko pengaduan kami. Insyaalloh kami akan advokasi pengaduan tersebut ke KPU Jabar," katanya.