TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA--Ratusan buruh yang tergabung dalam Buruh Bekasi bergerak masih bertahan di kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi (KPUD) Jawa Barat yang terletak di Jalan Garut, Bandung.

Sejak Rabu (27/2/2013) kemarin, mereka meminta jawaban dari KPUD terkait hilangnya ribuan hak pilih para buruh dalam pemilihan gubernur Jawa Barat 24 Februari lalu. Para buruh menduga ada upaya yang dilakukan oleh KPUD Jabar untuk mengolputkan buruh dalam pilgub Jabar secara sistemik.

"Ada indikasi KPUD Jabar meng-Golputkan Buruh dalam Pilgub Jabar secara tersistemik,bahkan kami tidak mendapatkan undangan untuk memilih," ujar koordinator Buruh Bekasi Bergerak, Obon Tabroni dalam pesan elektronik yang diterima wartwan, Kamis pagi, (28/02/2013).

DKarena itu dirinya akan mempertanyakan kemana anggaran ber-milyar-milyar untuk kertas suara.  Selain itu, lanjutnya, pada hari Minggu (24/02/2013) ternyata buruh tidak diliburkan oleh para pimpinan perusahaan saat hari pencoblosan, sehingga menyebabkan ribuan buruh tidak bisa memilih.

"Buruh ber-KTP Jawa Barat ternyata tidak terdaftar dalam DPT PilGub Jabar, padahal sebelumnya pernah ada hak pilih Bupati yang belum lama, buruh masuk DPT," tegasnya.

Obon mencontohkan, saat Pilgub Jabar ternyata tidak ada TPS Khusus di pabrik-pabrik yang jumlah pekerjanya banyak dan mesin pabrik harus kondisi hidup terus, seperti buruh di PT. Gunung Garuda Steel dan PT. Mulia Keramik di Kabupaten Bekasi. Padahal, tambah Obon, saat Pileg 2009 di pabrik tersebut di sediakan TPS Khusus.

"Karena itu buruh menuntut hak-nya sebagai warga negara Jawa Barat untuk bisa memilih dalam Pilgub Jabar 2013," pungkas Obon.