Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun

Tim Dede-Lex Protes Surat Edaran KPU

Tim Koalisi Babarengan yang merupakan pendukung pasangan Cagub-Cawagub Dede Yusuf-Laksamana memprotes KPU Jabar

Editor: Sanusi
zoom-in Tim Dede-Lex Protes Surat Edaran KPU
TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN
Wakil Gubernur Jabar yang juga calon gubernur Jabar nomor urut 3 Dede Yusuf bersama istri memegang surat suara yang sudah dicoblos untuk dimasukkan ke dalam kotak suara di TPS 06, RT 3 RW 1, Jalan Desa, Kelurahan Babakan Cari, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, Minggu (24/2/2013). Hasil perhitungan cepat atau quick count dari sejumlah lembaga survai menunjukkan pasangan Ahmad Heryawan (Aher)-Deddy Mizwar menang pada Pilgub Jabar 2013. Disusul di tempat kedua pasangan Rieke Diah Pitaloka-Teten Masduki, ketiga Dede Yusuf-Lex Laksamana, keempat Irianto MS Syafiuddin-Tatang Farhanul Hakim dan terakhir Dikdik Mulyana Arif Mansur-Cecep Nana Suryana Toyib. (TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN) 

TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Tim Koalisi Babarengan yang merupakan pendukung pasangan Cagub-Cawagub Dede Yusuf-Laksamana memprotes KPU Jabar terkait terbitnya surat edaran yang memperbolehkan fotokopi model C6-KWJ dan C1-KWK saat pencoblosan pada Pilgub Jabar 2013.

Akibat kebijakan tersebut, Tim Dede-Lex menilai ada peluang untuk menggelembungkan suara bagi kandidat.

Dalam surat edaran KPU bernomor 194/KPU-Prov-011/II/2013 tertanggal 21 Februari yang ditandatangani oleh Ketua KPU Yayat Hidayat, disebutkan bahwa model C6-KWK bisa digandakan dengan cara difotokopi jika kurang.

Dengan catatan, fotokopi harus dibubuhi stempel PPK atau PPS maka fotokopi tersebut bisa berlaku. Penggandaan pun bisa dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

"Kami protes keras atas keluarnya surat KPU itu. Ini bisa menjadi sarana penggelembungan suara. Penggandaan C6 yang merupakan surat panggilan atau undangan bagi pemilih menjadi unlimited. Padahal seharusnya undangan itu dicetak sesuai dengan jumlah DPT. Selain itu kan sudah ada cadangan 2,5 persen dari DPT. Kenapa harus ada kebijakan memperbolehkan fotokopi," kata Wakil Ketua Tim Koalisi Babarengan, Sunatra kepada wartawan di Bandung, Rabu (27/2).

Berita Rekomendasi
Sumber: Tribun Jabar
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
×

Ads you may like.

© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas