Laporan Wartawan Tribun Timur, Ilham

TRIBUNNEWS.COM, MAKASSAR - Ketua DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) Moh Roem memimpin rapat konsultasi hasil pelaksanaan Pilgub Sulsel 22 Januari 2013 di Lantai 2, Gedung Tower, DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Senin (11/3/2013).

Hadir Kapolda Sulselbar Irjen Pol Mudji Waluyo, Ketua KPU Sulsel Jayadi Nas beserta anggota, dan anggota Panwaslu Sulsel serta sejumlah anggota dan unsur pimpinan DPRD Sulsel.

Usai rapat, Roem yang juga Wakil Ketua DPD Golkar Sulsel ini mengatakan, penyelenggaraan Pilgub Sulsel 2013 sudah berjalan sesuai tahapan.

"Ya sudah sesuai, paling tidak laporan Kapolda, soal anggaran. Sesuai bukti cek, sesuai yang dianggarkan, kecuali tahapan yang dibatalkan, yakni debat kandidat. Polda mengembalikan Rp 200 juta ke kas," kata mantan Bupati Sinjai ini kepada Tribun Timur (Tribunnews Network), Senin (11/3/2013).

Menurut mantan anggota DPR RI ini, untuk biaya pengamanan Pilgub tahap kedua tidak diklarifikasi karena memang belum cair.

"Jadi itu tidak masalah, jadi biaya yang lain selain debat, menurut Polda sudah dibagikan ke satuan-satuan polisi (Polres)," Roem menambahkan.

Sementara, untuk miliaran dana yang digunakan KPU, DPRD Sulsel belum evaluasi. KPU Sulsel belum menyusun laporan.

"Belum ada laporan dana yang dikembalikan KPU karena sementara masih menyusun. Mereka bilang masih ada agenda. Kalau Panwas itu sesuai yang diminta," ujar Roem.

Jelang Pilgub, Senin (10/12/2012), Komisi C DPRD Sulsel yang membidangi keuangan menyepakati pencairan dana penyelenggaraan Pilgub senilai Rp 458,4 miliar.

Dari Rp 458,4 M ini, total anggaran yang dicairkan dalam APBD 2012 yakni Rp 245 M. Anggaran untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel Rp 169 M, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Sulsel Rp 50 M, dan biaya pengamanan untuk Polda Sulselbar yakni Rp 26,6 M.

Untuk pencairan di APBD Pokok 2013 yakni Rp 202 M. KPU Sulsel dapat Rp 150 M, Panwas Rp 40 M, dan Polda Rp Rp 12,2 M.

"Totalnya hampir setengah triliun. Jadi kami berharap hitungannya penggunasnnya harus cermat. Ini harus disesuaikan dengan data pemilih terbaru. Ini angka besar, perlu perhitungan rigid," kata Ketua Komisi C Amru Saher kepada Tribun Timur.