TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon Gubernur Jawa Bara, Rieke Diah Pitaloka mengatakan dirinya kalah dalam Pemilukada Jawa Barat beberapa waktu lalu dikarenakan adanya kampanye hitam yang dilakukan lawannya.

Selain kampanye hitam, pemeran Oneng di serial sinetron Bajaj Bajuri ini mensinyalir  adanya politik uang dengan melibatkan aparat pemerintah yang mengarah pada salah satu calon pasangan gubernur dan wakil gubernur.

''Selebaran itu memang ada, termasuk juga ada buku. Itu terjadi di beberapa tempat seperti di Cirebon. Di beberapa desa saya menang tapi di beberapa tempat lain yang ada selebaran atau black campaign itu, saya tidak menang,'' kata Rieke DIah Pitaloka usai menghadiri sidang perselisihan hasil Pemilukada Jabar di Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, Senin (25/3/2013).

Pada persidangan dengan agenda pembuktian di MK itu, ada sejumlah saksi mengungkapkan adanya selebaran berisi kampanye hitam buat Rieke. Isi dari selebaran itu menyebutkan bahwa Rieke merupakan anak Partai Komunis Indonesia (PKI).

Rieke Diah Pitaloka menyesalkan adanya kampanye hitam semacam ini di masa demokrasi seperti sekarang.

''Pembunuhan karakter terhadap calon tertentu, seperti yang terjadi pada saya, saya hanya ingin mengatakan, sudah saatnya hal-hal seperti itu dihentikan. Ini namanya membohongi rakyat,'' selorohnya.

Rieke  DIah Pitalokajuga mengatakan adanya penggelontoran dana Rp150 ribu kepada setiap guru honorer. Dana tersebut, ia duga berasal dari uang rakyat yang digelontorkan melalui gubernur.

''Ini dari mana uangnya? Ini bukan dana hibah. Bayangkan Rp150 ribu kali sekian banyak guru di Jabar dan ini memprihatinkan sekali. Jangan-jangan ini uang rakyat juga,'' tandasnya.

Mengenai adanya bagi-bagi dana Rp150 ribu itu diakui oleh Ayu Setianingsih. Ia adalah salah satu guru honorer dari Bekasi yang mengaku menerima dana tersebut pada masa kampanye pemilukada Jabar yang lalu.

''Uangnya dari komite guru Bekasi. Kita semua dapat,'' katanya.

Rieke mensinyalir pembagian dana semacam ini tidak hanya terjadi di Bekasi saja.

"Saya yakin ini terjadi di seluruh wilayah Jawa Barat," tutur Rieke meski tak menyebut nama yang dimaksud namun ia sangat yakin cara semacam ini hanya dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki akses ke pemerintah. '