TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sosiolog Thamrin Amal Tamagola mengatakan, Koalisi Tokoh dan Masyarakat Sipil sepakat membentuk tim independen untuk mencari fakta terkait peristiwa di Sleman.

Mereka melihat ada komunikasi tidak jujur dari para pejabat negara, baik sipil maupun militer pascaperistiwa. Para pejabat terkesan menutup-nutupi dengan langsung membantah adanya keterlibatan anggota TNI.

"Kami akan bentuk tim independen pencari fakta. Kalau ada monopoli fakta oleh institusi tertentu, komunikasi akan tidak jujur. Tim akan (kami) isi dari Kontras dan Imparsial," kata Tamagola.

Mantan Ketua Komnas HAM, Otto Nur Abdullah yang ikut hadir menambahkan, melihat peristiwa, otoritas penanganan perkara ada di tiga institusi, yakni Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian, dan TNI. Menurut dia, berbahaya jika para pemimpin lembaga tersebut bersekongkol yang akhirnya akan menutupi fakta.

Masyarakat pun, tambah Otto, dimintanya tak menggeser isu penyerangan lapas ke sentimen etnis atau premanisme, yang dapat mengaburkan pengungkapan kasus. "Ini teror, bukan hanya meneror warga etnis tertentu, tapi warga seluruh Yogyakarta," kata Komisioner Komnas HAM itu. (Tribunnews.com)