TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menyesalkan kerusuhan dan perusakan sejumlah gedung/kantor pemerintahan di Palopo, Sulawesi Selatan..

Kerusuhan terjadi sebagai ekses dari Pilkada. Mendagri mengatakan. pilkada yang digelar langsung, telah menelan lebih dari 50 korban meninggal dunia sejak 2005.

"Alhamdulilah, di Palopo belum ada laporan ada meninggal. Tapi, dari kejadian seperti ini, kami melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pilkada di kabupaten/kota," kata Gamawan di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (1/4/2013).

Menurut Gamawan, evaluasi oleh pemerintah dan DPR dilakukan dalam bentuk Rancangan Undang-undang (RUU) Pilkada, yang saat ini digodok di DPR.

"Ada beberapa opsi penyempurnaan UU Pilkada, antara lain bahwa bupati dan wali kota sebagai yang terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan, ada kemungkinan dipilih  melalui DPRD," tutur Gamawan.

Sementara, untuk pelayanan publik, menurut Gamawan, tetap di tangan bupati dan wali kota.

"Menyangkut perizinan sedang kami evaluasi. Sebagian mungkin diserahkan ke provinsi, agar perizinan betul dan akuntabel. Jangan investor dipersulit, karena itu tidak dibenarkan dalam perundang-undangan," paparnya. (*)