TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kasus Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Palopo akan menjadi catatan sejarah kelam dalam demokrasi di Indonesia. Ketidakpuasan terhadap hasil perhitungan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) seharusnya tidak ditunjukkan dengan bentuk-bentuk aksi rusuh yang merugikan orang banyak.

Mabes Polri mensinyalir ada unsur perencanaan dalam aksi anarkisme di Palopo, Sulawesi Selatan. Hal tersebut ditunjukkan dengan ditemukannya benda-benda seperti botol dan bensin untuk melakukan pembakaran terhadap kantor milik pemerintah.

"Botol yang isinya bensin itu indikasi dipersiapkan. Untuk apa mereka menghadiri rapat pleno membawa barang-barang yang tidak wajar. Sehingga patut diduga ada unsur perencanaan, karena mereka membawa barang yang tidak patut," ungkap Brigjen Pol Boy Rafli Amar, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Rabu (3/4/2013).

Namun kepolisian belum menemukan adanya indikasi bila aksi pembakaran kantor Walikota Palopo tersebut dibiayai pihak-pihak tertentu dari peserta Pilkada. Saat ini, kepolisian sudah menangkap AT yang merupakan aktor intelektual dibalik aksi tersebut.

"Kalau pun ada fakta-fakta itu semua berpulang pada hasil pemeriksaan AT, apakah aksi tersebut spontan atau terencana," paparnya.

Menurut Boy, peristiwa tersebut bisa dianalisis sebenarnya pihak mana yang melakukan tindakan kekerasan. Tanpa menyebut pihak mana, Boy mengungkapkan semua orang bisa melihat siapa pihak yang unggul dan pihak mana yang kalah dalam perolehan suara.

"Kita belum lihat posisinya, pasti aksi tersebut punya alasan yaitu ketidakpuasan. Teman-teman (wartawan) bisa menganalisia pihak mana yang posisinya unggul dan tidak unggul," ungkapnya.