TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggelar pertemuan tertutup dengan Gubernur Aceh Zaini Abdullah, di kompleks Istana Kepresidenan RI di Jakarta, Rabu (17/4/2013) sore.

Usai pertemuan, Zaini Abdullah mengatakan, pembicaraan dengan presiden lebih banyak tentang pembahasan di Aceh. Lalu, apa yang diinginkan Pemerintah Aceh untuk kemajuan dalam bidang ekonomi, juga dalam pembangunan yang direncanakan seperti rumah sakit di Aceh, yang  mendapat respons yang sangat bagus dari presiden.

"Dan lain-lain yang keseluruhan secara tertulis, kami juga sudah serahkan kepada Bapak Presiden," ujar Zaini.

"Kami juga mesti klarifikasi tentang presiden yang waktu itu menanyakan soal bendera. Sebenarnya kami telah memberikan jawaban persis, seperti komunikasi antara pihak-pihak pemerintah, DRP A, dan Kementerian Polhukam baru-baru kemarin," tutur Zaini.

Pada prinsipnya, lanjut Zaini, jawaban yang diberikan kepada presiden sama dengan sebelumnya.

"Tapi, akan dicari satu solusi supaya ada titik yang sama. Kami juga bersepakat untuk cooling down dulu," ucap Zaini.

Mengenai bendera Aceh yang jadi kontroversi, Zaini merasa tidak perlu berbicara banyak.

"Kita semua tahu ini hal sensitif, dan kita akan cari solusi. Ingat, konflik di Aceh selama 30 tahun bisa diselesaikan dalam tempo enam bulan. Soal bendera, Insya Allah bisa selesai," harapnya.

Menurut Zaini, soal lambang bendera Aceh akan dibicarakan lebih jauh lagi.

"Kami akan duduk bersama lagi," cetusnya.

Soal batas waktu 60 hari menuntaskan bendera Aceh, Zaini mengatakan itu perlu verifikasi. Berdasarkan perubahan UU sementara DPR Aceh, butuh waktu enam bulan sampai setahun untuk menyelesaikan masalah itu.

"(Soal bendera) Ini sudah ada putusan DPR Aceh, Bukan saja diiyakan Partai Aceh, tapi juga partai nasional, ada Partai Demokrat, Golkar, PKS, dan Partai Aceh di situ," papar Zaini. (*)