Wilayah Kubutambahan Jadi Opsi Bandara Bali Utara
Rencana pembangunan bandara di Bali utara mendapatkan titik terang
Penulis: Sanusi
Editor: Rachmat Hidayat
TRIBUNNEWS.COM, NUSA DUA--Rencana pembangunan bandara di Bali utara mendapatkan titik terang. Berdasarkan studi lanjutan, dari tujuh lokasi yang diteliti pemerintah akhirnya memilih wilayah Gerokgak, Kubutambahan di Kabupaten Buleleng, Bali.
Herry Bhakti S Gumay, Direktur Jenderal Udara Kementerian Perhubungan, mengatakan studi lanjutan sudah dilakukan untuk melanjutkan studi awal pemerintah.
Studi awal sudah. Hasil dari studi lanjutan juga sudah dikirim ke Gubernur Bali.
"Salah satu yang diajukan ke Pemerintah Daerah Bali yaitu soal pembebasan lahannya. Termasuk juga harus memindahkan sawah dan tempat keagamaan. Dan itu tugas Pemda dan bukan Kemenhub," kata Herry, Selasa (23/4/2013).
Seperti diberitakan sebelumnya, studi kelayakan (feasibility study) penentuan lokasi pengembangan bandara Bali utara dipastikan mundur.
Jika sebelumnya Kemenhub berjanji menyelesaikan feasibility study pada semester I 2013, kali ini pemerintah menargetkan baru bisa menyelesaikan hal itu pada semester II tahun ini.
“Kami masih membuat studinya, kemungkinan besar semester II,” kata Bambang Susantono, Wakil Menteri Perhubungan.
Pada pemetaan lokasi pembangunan, sejumlah lokasi di kawasan Bali utara sudah mulai disiapkan. Tiga opsi lokasi yang akan dipilih untuk bandara kedua di Bali itu terletak di Kabupaten Karangasem, Buleleng dan Jembrana.
Dinas Perhubungan Bali sebelumnya merinci, kajian lokasi bandara itu berada pada 7 titik alternatif, diantaranya di daerah Gerokgak, Kubutambahan dan Sangsit, Kabupaten Buleleng.
Adapun lingkup pembangunan bandara baru itu berupa runway 3.800 m x 60 m, apron, taxiway, lahan parkir, akses jalan serta fasilitas kargo dan apron kargo.
Belum Ada Investor
Sementara itu, menyikapi hengkangnya investor asing asal India, GVK Power & Infrastructure Limited, Bambang mengatakan mash menunggu investor lain baik asing maupun lokal yang memang berniat untuk membangun bandara tersebut.
Kendati sudah ada investor, pemerintah menginginkan skema pembiayaan public private partnership (PPP).