Solar Langka, Organda Ancam Laporkan Pertamina ke Polda
DPD Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda) Jabar prihatin dengan kondisi yang terjadi di Cirebon.
TRIBUNNEWS.COM – DPD Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda) Jabar prihatin dengan kondisi yang terjadi di Cirebon. Ketua DPD Organda Jabar, Aldo F Wiyana, mengatakan, kelangkaan solar menyebabkan pengusaha transportasi merugi karena harus menghentikan operasi. Selain itu, menyebabkan spare parts kendaraan rusak.
"Itu membuat sekitar seribu unit angkutan, yaitu bus, truk, dan elf, di wilayah Cirebon tidak dapat beroperasi. Mengapa angkutan di Cirebon sulit mendapatkan solar? Apakah karena kesalahan kebijakan Pertamina atau kegagalan sistem distribusi?" kata Aldo, Selasa (23/4/2013).
Kata Aldo, kemarin adalah kelangkaan terparah BBM subsidi jenis solar. "Saya memperhatikan, sekitar 18-20 unit SPBU di Cirebon kehabisan solar bersubsidi. Akibatnya, terjadi antrean panjang. Bahkan, angkutan umum harus berkeliling untuk sekadar memperoleh solar. Hasilnya, nihil," papar dia.
Aldo berpendapat, PT Pertamina boleh-boleh saja beralasan bahwa hal ini terjadi karena pembatasan kuota solar. Padahal pemerintah menyatakan BBM subsidi, termasuk solar, peruntukannya bagi angkutan umum. Artinya, jelas dia, angkutan umum punya hak memperoleh solar subsidi.
Aldo menduga, situasi ini ada oknum yang memanfaatkan kondisi tersebut. Karenanya, pihaknya meminta klarifikasi PT Pertamina. "Seandainya tempo dua hari kondisi ini masih terjadi serta kami tidak dapat menerima penjelasan PT Pertamina, tentunya, kami melakukan langkah hukum. Di antaranya, melaporkan PT Pertamina kepada Polda Jabar," urai dia.
Terpisah, Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina, Hanung Budya, membantah terjadi kelangkaan. Menurutnya, stok BBM Pertamina, termasuk solar, dalam kondisi normal. Hanung menyatakan, ketersediaan solar dapat mencukup kebutuhan selama 26 hari.
Tetapi, imbuhnya, pemerintah harus mengetahui bahwa pemerintah menetapkan kuota solar subsidi. Itu tertuang dalam APBN. "Ketersediaannya harus terjaga agar mencukupi hingga akhir 2013. Jadi, harus ada pengaturan pendistribusian," terangnya.
Pemerintah memutuskan PT Pertamina bertanggungjawab atas pengaturan sistem distribusi solar bersubsidi. Kuota solar bersubsidi tahun ini sebesar 14,28 juta kiloliter (KL). Angka itu lebih kecil 8,3 persen daripada tahun lalu, yang volumenya 15,56 juta KL. Selama Januari-Maret 2013, penyaluran solar bersubsidi bagi hampir seluruh daerah melampaui kuota. Rata-rata, sebutnya, kelebihannya sebesar 5,2 persen. (win)