TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bentrokan menewaskan empat orang terjadi di Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan. Selain itu sejumlah aparat kepolisian juga dikabarkan terluka.

Wakil Ketua Fraksi PPP Ahmad Yani mengungkapkan demonstrasi massa terkait dengan pemekaran wilayah Musi Rawas Utara (Muratara).

"Saya melihat ada informasi yang tidak lengkap yang disampaikan ke warga," kata Ahmad Yani kepada Tribunnews.com, Selasa (30/4/2013).

Yani mengungkapkan DPR RI sebenarnya sudah ingin mengesahkan Musi Rawas Utara untuk disahkan menjadi kabupaten saat paripurna pada tanggal 12 Maret 2013  sebelum reses bulan lalu. Namun, kata Yani, karena ada satu persyaratan yang kurang lengkap, pengesahan tersebut ditunda.

"Saya satu-satunya anggota DPR yang yang menginterupsi untuk meminta kepastian tentang pengesahan Daerah Otonomi Baru (DOB) ini," ujarnya.

Ia melihat syarat-syarat untuk daerah tersebut sudah terpenuhi. Yani mendengar pimpinan sidang berjanji pada sidang berikutnya akan disahkan.

"Saya akan tetap mengawal dan memperjuangkan pemekaran ini akan menjadi kenyataan," tuturnya.

Selain itu adanya disinformasi yang disampaikan, ia juga menduga ada upaya provokasi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu kepada masyarakat.

"Provokasi bisa saja berasal dari mereka yang tidak setuju pemekaran wilayah Musi Rawas Utara atau bisa juga provokasi untuk kepentingan pilkada," kata Yani

Yani juga meminta polisi untuk mengusut tuntas motif dari adanya provokasi kepada masyarakat. Termasuk upaya disinformasi yang disampaikan kepada mmasyarakat.

Terkait meninggalnya empat warga, ia meminta propam untuk turun menyelidiki, karena ada empat orang yang tertembak. "Ini jelas terjadi pelanggaran prosedural. Masak menghadapi masyarakat polisi menggunakan peluru tajam," katanya.

Jika menghadapi demo, polisi seharusnya menggunakan peluru hampa atau gas air mata. "Ini harus diselidiki, karena saya mendengar informasi, polisi terlebih dahulu melakukan serangan," katanya.