Laporan Wartawan Tribunnews Batam, Anne Maria

TRIBUNNEWS.COM, BATAM- Kepala Biro hukum Sekda Aceh, Edrian mengatakan pertemuan yang berlangsung di Batam merupakan tindak lanjut pertemuan yang sudah lebih dulu dilakukan pihak Kemendagri dan Pemprov NAD di Aryaduta.

"Waktu di Aryadutakan, Pemprov Aceh menyampaikan hasil klarifikasi kepada mendagri. Dan waktu itupun diputuskan akan dibuatkan tiga tahap pertemuan lagi. Nah, inilah yang pertama," ujarnya kepada wartawan di sela-sela rapat tertutup itu.

Pertemuan tiga tahap ini, menurut pria tersebut bertujuan supaya ada satu komunikasi intens antara Pemprov Aceh dan mendagri dalam hal ini sebagai pemerintah pusat.

Di singgung mengenai materi pembicaraan yang sedang dilakukan di ruang Melbourne Harmoni One, ia tak menampik bahwa pembicaraan meliputi substansi terhadap Qanun nomor 3 tahun 2013 tentang bendera Aceh serta lambang Aceh.

"Hari ini seperti paripurna utama lah. Semua persoalan-persoalan seperti bendera dan lambang. Mencoba lakukan perubahan bendera dan lambang. Tapi tim pemprov aceh nggak bisa mengambil keputusan. Karena Qanun Aceh yang bentukkan Gubernur dan Dewan Perwakilan Aceh. Jadi tim yang tujuh orang ini nggak bisa ambil keputusan perubahan. Karena mereka nggak suara mayoritas juga," papar Edrian panjang lebar.

Menurutnya, untuk perubahan bendera dan lambang masuh harus dengan persetujuan fraksi-fraksi di dewan.

"Masih dalam dialog, mendagri minta kalau lah bisa mengadakan perubahan sedikit. Bahasan masih general kok," tukasnya.