TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA - Komisi D mengharapkan dalam penutupan lokalisasi Tambakasri, pemkot mengedepankan rasa kemanusiaan. Terutama dalam mengirim pulang para penghuninya ke daerah asal.

Ketua Komisi D, Baktiono mengatakan pemkot tidak boleh lepas tangan begitu saja setelah melakukan penutupan lokalisasi yang sering disebut sebagai lokalisasi Kremil ini. Sejumlah program untuk menormalisasi lokalisasi, sebagai wilayah hunian harus dilakukan secara berkesinambungan. "Dengan begitu, warga asli lokalisasi bisa secepatnya beradaptasi sebagai warga pada umumnya," kata Baktiono, Jumat (17/5/2013).

Disamping itu, ungkap Baktiono, pemkot selayaknya mengajak LSM bidang sosial kemanusiaan dalam melakukan penutupan lokalisasi. Karena LSM tersebut yang memiliki jaringan hingga ke daerah asal PSK atau penghuni lokalisasi. Dengan demikian, keberadaan dari PSK yang dipulangkan bisa terus terpantau dan terawasi. "Terlebih jika PSK tersebut kembali menekuni profesinya di tempat lain, pasti bisa diketahui berdasar laporan LSM mitra kerja tersebut," ujar Baktiono.

Memang, diakui Baktiono, persoalan penutupan lokalisasi yang selama ini telah di lakukan Pemkot Surabaya berdasar laporan yang diterima Komisi D DPRD tidak tuntas 100 persen. Terutama terkait modal kerja yang dijanjikan, tidak direalisasi seluruhnya.

Akibatnya, PSK banyak mengeluh dan akhirnya berusaha kembali menekuni dunia prostitusi di tempat lain. "Ini harus menjadi perhatian pemkot, dan Pemprov Jatim, sehingga tidak hanya beri perintah saja pada pemkot," tutur Baktiono. (Ahmad Amru Muiz)