BPN Keluhkan Juru Ukur Terbatas

* Terkait Lambatnya Pemecahan Sertifikat
* Hasil Dialog REI Riau dengan BPN Pekanbaru dan Kampar

TRIBUNNEWS.COM  PEKANBARU, - Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) menanggapi secara serius masalah yang dihadapi masyarakat tentang rendahnya kualitas pelayanan BPN di daerah, melalui Ketua Umum DPP REI Ir Setyo Maharso memfasilitasi pertemuan antara Herman Supandji selaku Kepala BPN Pusat dengan Ketua dan Sekretaris DPD REI se-Indonesia yang dijadwalkan berlangsung Selasa (21/5/2013) di Denpasar Bali.

Ketua DPD REI Riau H Rifa Yendi, SH melalui Sekretaris Ir H Delisis Hasanto menyampaikan hasil pertemuan dengan Kepala BPN Kampar Afnansyah pada 15 Mei 2013 di Hotel Pangeran dan Kepala BPN Kota Pekanbaru Endri selaku pada 20 Mei 2013 di Hotel Grand Central. Pada kesempatan itu, REI bertanya masalah yang dialami masyarakat berkaitan dengan pelayanan yang kurang memuaskan terkait  waktu, biaya pembuatan dan pemecahan sertifikat.

Delisis, dalam pernyataan tertulis yang diterima Tribun, Senin (20/5) menuturkan, dari BPN Kampar dan Kota Pekanbaru terungkap lambatnya pembuatan dan pemecahan sertifikat disebabkan oleh kurang lengkapnya dokumen dari pemohon, peta bidang tanah yang tumpang tindih, terbatasnya juru ukur, kurangnya SDM.

Untuk Pekanbaru idealnya juru ukur 20 orang sedangkan yang ada 8 orang itupun tidak efektif semuanya bekerja dengan baik, dengan alasan usia dan kesehatan. Untuk BPN Kampar juru ukur yang ada 7 orang idealnya 15 orang. Minimnya peralatan ukur yang tersedia di BPN saat ini sehingga bergiliran untuk memakainya hal tersebut juga penyebab kurang primanya pelayanan di BPN.

Kepala BPN Kota Pekanbaru mengakui pelayanan yang ada saat ini masih banyak kekurangan namun beliau berupaya memperbaikinya dengan harapan pelayanan BPN Kota Pekanbaru sesuai dengan harapan masyarakat. Khusus BPN Kampar berkomitmen memberi pelayanan khusus untuk REI dan mohon kami juga dibantu untuk menertibkan anggota kami di lapangan sehingga tidak terjadi lagi pemohon yang sampai bertahun-tahun mengurus sertifikat yang tidak selesai di BPN Kampar.

Ketua REI Riau mengusulkan untuk kekuarangan juru ukur dibeberapa BPN Kota di Riau dapat diberdayakan juru ukur yang berlisensi dan bersertifikat diluar BPN sehingga membantu menyelesaikan masalah yang menumpuk di BPN di bagian pengukuran tersebut.

Ditambahkan Delisis, dari pertemuan tersebut akan diangkat secara nasional di Denpasar Bali pada hari selasa 21 Mei 2013 sehingga mendapat solusi bersama antara masyarakat dan BPN yang berkaitan dengan biaya dan lambatnya pelayanan yang dirasakan masyarakat saat ini. (rls)