TRIBUNNEWS.COM, MAKASSAR -- Pengusaha Salahuddin “Annar” Sampetoding gagal maju di Pilwali Makassar 2013. Padahal pengusaha kelapa sawit ini mengaku sudah membayar uang muka (down payment) kepada sejumlah partai politik sebagai mahar.

“Saya sudah bayar DP tanda jadi. Tiba-tiba di pusat (DPP) keputusannya berbeda dengan di Makassar. Partai sekarang susah dipegang kata-katanya. Padahal saya siap bayar berapapun diminta untuk dana pemenangan,” kata Annar kepada Tribun, Minggu (2/6/2013).

Annar enggan merinci berapa uang yang sudah disetor ke pengurus partai. Pengusaha kelahiran Makassar, 25 April 1962 ini juga enggan merinci parpol yang menerima DP-nya. “Saya mendaftar di Gerindra, PPP, Partai Hanura, PDIP, dan beberapa partai non parlemen. Semuanya berubah di pusatnya,” tambahnya.

Annar mengaku habiskan ratusan juta rupiah hanya untuk sosialiasi dan melobi parpol.

Namun Annar bukan satu-satunya figur yang batal bertarung di pilwali. Ada puluhan lainnya yang terlanjur keluar duit untuk mencetak atribut namun gagal mendapatkan kendaraan politik mendaftar di KPU Makassar (Lihat 29 Berani Nyalon Tapi Gagal).

Pasangan Tamsil Linrung-Das’ad Latief paket kesepuluh yang mendaftar di KPU pada hari terakhir pendaftaran. Tamsil-Das’ad diusung tiga partai; PKS (5 kursi), Hanura (3), dan PBR (1). Pasangan ini paket keenam yang mendaftar melalui jalur parpol. Empat pasangan lagi lewat jalur independen.

Sosiolog Unhas yang juga mantan anggota KPU Sulsel Dr Darwis, mengatakan sebenarnya mereka tak gagal. "Dalam politik itu ada namanya momentum. Momentum pilwali ini bisa jadi ajang buat mereka untuk memperkenalkan diri bahwa mereka punya kemampuan,." katanya.

Dari inventarisasi Tribun di sejumlah ruas jalan, sebanyak 29 figur yang memasang gambarnya terpaksa mengurungkan niatnya. Proses pilwali menjadi pelajaran bahwa menjadi kontestan pilwali tak cukup hanya bermodal baliho dan stiker. Tapi juga kemampuan lobi mendapatkan partai politik. Untuk jaluar perseorangan setidaknya memiliki jejaring yang bisa mengumpulkan lebih 30 ribu bukti dukungan dalam bentuk KTP atau kartu keluarga.

Figur bakal calon ‘gagal” ini didominasi oleh politisi. Baik yang sudah menikmati empuknya kursi parlemen atau yang masih bercita-cita menjadi anggot DPRD.(yas/ilo/rud/sur)