Laporan Wartawan  Tribun Timur/ Ilham

TRIBUNNEWS.CO  MAKASSAR,-Anggota DPRD Sulsel Mukhtar Tompo menyesalkan ulah personel Polda Sulselbar dalam menangani demo mahasiswa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Muktar Tompo yang juga legislator Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ini menduga polisi anarkis saat menghadapi unjukrasa mahasiswa Universitas Muhammadiyah (Unismuh) dan Universitas Negeri Makassar (UNM), Senin (17/6/2013) malam.

"Polisi yang diharapkan menangani aksi unjuk rasa menolak kenaikan BBM itu berubah menjadi anarkis. Saling lempar batu antara mahasiswa dengan polisi. Yang paling disayangkan lagi karena diduga aparat kepolisian melibatkan preman bayaran untuk menghadapi mahasiswa," kata Anggota Komisi C ini di Kantor DPRD Sulsel, Makassar, Selasa (18/6/2013).

Menurut Mukhtar, para preman yang diduga utusan polisi itu itu bersama petugas intelijen polisi menghadapi aksi unjuk rasa dengan cara yang menindas.

"Mahasiswa dipukul mundur sampai masuk di kampus. Tidak hanya itu, sarana kampus pun dirusak. Polisi telah melakukan pembiaran untuk merusak fasilitas perkuliahan. Ini perbuatan biadab, perbuatan barbarian,

kami sangat menyesalkan kejadian ini dimana polisi telah menciptakan konflik horisontal ditengah masyarakat. Jangan dipertentangkan sesama warga sipil," jelas Muktar Tompo dengan kesal.

Muktar mendesak pihak Polri segera turun tangan mengevaluasi dan menindak anak buahnya yang diduga melanggar HAM itu.

"Penindakan mulai kepada petugas di lapangan sampai ke Kapolda. Jika mahasiswa mulai anarkis, maka tidak seharusnya polisi ikut-ikutan anarkis. Ingat, unjuk rasa dijamin UUD 45, yaitu kebebasan berserikat dan berkumpul," ujar Muktar Tompo.