Laporan Wartawan Tribun Timur/ Ilham

TRIBUNNEWS.COM MAKASSAR,-Anggota DPRD Sulsel akan memanggil Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulsel, Inspektur Jenderal (Irjen) Polisi Burhanuddin Andi dan pimpinan sejumlah perguruan tinggi di Makassar, dalam waktu dekat.

DPRD Sulsel menyusul sikap Polda yang diduga anarkis saat menangani unjukrasa mahasiswa di Makassar, yang menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dua hari lalu.

"Ini perlu, karena kami melihat, Polda sudah tidak profesional, sisi emosional yang ditunjukkan. Polisi marah karena capek menghadapi mahasiswa. Eh, kenapa mau marah?. Anda kan (polisi) digaji oleh negara untuk bertugas. Mahasiswa itu tidak digaji. Aksi mahasiswa murni dan tidak ada donaturnya," kata Anggota DPRD Sulsel Muktar Tompo kepada Tribun, Rabu (19/6).

Legislator Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), mengaku prihatin menyaksikan mahasiswa harus dibenturkan dengan masyarakat sipil," belum lagi mereka dihantam dengan laras senjata dan pentongan kayu polisi," ungkap calon anggota legislatif (caleg) Hanura DPR RI 2014 ini.

Menurut Mukhtar, jika tak ada penanganan yang tepat. Mahasiswa pada akhir punya doktrin baru dalam pergerakannya.

"Yakni, mahasiswa akan berjuang melawan polisi, di mana ada polisi maka itu dianggap sebagai musuh. Begitu juga sebaliknya. Polisi menganggap bahwa mahasiswa adalah musuhnya," ujar Mukhtar.