TRIBUNNEWS.COM, JAMBI - Puluhan warga dari beberapa RT di Kelurahan Kasang Kecamatan Jambi Timur mendatangi kantor lurah. Kedatangan warga tersebut bukan untuk menerima uang Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang diiming-imingkan Presiden, namun menolak data-data yang diberikan pusat melalui kantor pos.

Alasan penolakan tersebut dikarenakan banyak data yang disampaikan oleh kantor pos tidak merata, artinya banyak pemberian dana BLSM ini tidak tepat sasaran.

"Masa saya yang miskin, janda tidak punya rumah, tidak bekerja tidak terdata, sementara orang yang mampu punya kendaraan dan rumah sendiri mendapatkan bantuan, ini dari mana mereka dapat datanya," kata Meri (33) warga RT 05 kelurahan Kasang.
Di RT 05, katanya, masih ada puluhan warga yang tidak mampu dan janda tidak menerima BLSM ini. Namun yang mempunyai mobil, toko dan anak yang sekolahnya mengenyam perkuliahan juga mendapatkan BLSM ini.

"Saya kecewa sekali. Siapa yang bermain di balik ini semua, ada apa ini," tanya wanita yang sudah lebih dari 15 tahun menjanda dan mengontrak di sebuah gubuk kecil di RT 05 ini.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh ketua RT 04 kelurahan Kasang, Zulkarnain AS, menurutnya, di RT 04 ini sangat banyak ketimpangan yang terjadi. Banyak warga yang sudah punya kendaraan dan rumah sendiri juga mendapatkan BLSM, sementara masih banyak sekali warga yang dianggap tidak mampu dari yang menerima saat ini.

Dia menyebut, dari 112 warga yang tidak mampu, yang terdata menerima BLSM hanya 28 orang. Itupun orangnya ada yang sudah tidak tinggal di RT tersebut. Dengan ini, dirinya bersama warga yang datang ke Kantor Lurah Kasang menyatakan untuk menolak semua data yang diberikan pusat melalui kantor pos.

"Kami bukan tidak mau terima uang, tetapi kami protes, kenapa data ini tidak tepat sasaran. Harusnya sebelum melakukan pengiriman nama, setidaknya ada pejabat kelurahan atau RT yang mengetahui data-data ini. Sedangkan ini tidak ada satupun yang tahu soal data ini. Ada apa ini," sebut Zulkarnain.

Tidak hanya masyarakat yang mempertanyakan dan kebingungan soal itu, Lurahpun juga bingung dan mempertanyakan BLSM itu. Menurut Lurah Kasang, Rahmad Sugiarto, pihak kelurahan tidak tahu menahu soal adanya warganya menerima BLSM. Dia mengatakan, data yang diberikan tersebut merupakan data tahun-tahun lalu yang sudah tidak valid lagi.

"Terus terang, saya juga bingung, dimana pemerintah pusat mendapatkan data ini. Data ini sudah tidak akurat lagi," kata Rahmad, Selasa (25/6/2013) di kantornya.

Kata Rahmad, ada beberapa RT dari kelurahan Kasang yang sudah memprotes adanya BLSM ini, utamanya dari RT 04. Di RT 04 ini, sebutnya, rata-rata warganya dengan perekonomian menengah ke bawah, namun yang dapat hanya 28 orang.

Yang lebih parahnya lagi, kata Rahmad, di RT 12, terdata yang menerima Raskin sebanyak 38 orang. Namun yang menerima BLSM hanya dua orang. "Jadi bingung juga saya, pemerintah pusat itu dapat data dari mana, kalau data raskin tidak mungkin, ini banyak sekali kekurangannya," tanya Rahmad.

Untuk itu, kata Rahmad, sesuai hasil rembukan dari warga RT 04 dan beberapa RT lainnya menolak data-data yang diberikan pusat itu. "Untuk dikelurahan Kasang, kita pending dulu penerimaannya, sebab penerimanya banyak tidak sesuai, dan masyarakat banyak yang protes," katanya. (men/zak)