TRIBUNNEWS.COM,BANJARBARU - Karut-marut data penerima kartu Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di daerah ini terus terjadi. Sebagian besar warga miskin gigit jari karena tak masuk dalam data, sebaliknya warga mampu justru memperoleh kartu BLSM.

Di Kota Banjarbaru, misalnya, kartu BLSM menyasar pada warga berkecukupan, di antaranya anggota TNI, pegawai negeri sipil hingga calon legislatif. Data anggota TNI hingga caleg penerima kartu BLSM ditemukan di Kecamatan Cempaka.

“Data penerima BLSM banyak tidak tepat sasaran. Masak ada anggota TNI hingga caleg yang menerima,” kata Camat Cempaka, Hidayaturahman, Senin (1/7).

Pihaknya sudah menanyakan soal karut-marut data itu kantor pos. “Mereka mengaku hanya membagikan saja berdasarkan data yang mereka peroleh,” ucapnya.

Wakil Walikota Banjarbaru Ogi Fajar Nuzuli bingung banyaknya data penerima kartu BLSM tidak tepat sasaran. “Pengolahan datanya ini bagaimana sehingga sampai salah sasaran,” tandasnya.

Ketidakakuratan data penerima BLSM menurut Hidayaturahman menjadi beban bagi lurah dan ketua RT. Tidak heran di Kelurahan Bangkal, seluruh ketua RT dan tokoh masyarakat sepakat menunda pembagian kartua BLSM.

“Kami ingin kejelasan mengenai data penerima BLSM dari instansi yang menanganinya,” kata Asliansyah, Ketua LPM Bangkal.

Alasannya, banyak penerima BLSM yang sebenarnya tidak layak menerima justru menerima bantuan. “Bayangkan, orang itu punya mobil tetapi justru mendapatkan bantuan,” sergahnya.

Sebaliknya, sebut dia, banyak warga di Kelurahan Bangkal yang sebenarnya layak mendapatkan BLSM karena tidak mampu justru tidak terdaftar. “Hampir setiap RT, ada warga tidak mampu yang tidak terdaftar penerima BLSM,” imbuhnya.

Aprian Noor, Kasie Kesos Kelurahan Cempaka mengakui permasalahan banyak warga yang tidak tepat sasaran. “Daftar penerima BLSM ini langsung dari pusat. Kita tidak mengetahui persis dari mana datanya,” ujarnya.

Pemandangan menarik terlihat saat pembagian dana BLSM di Kabupaten Tanahlaut. Pembagian BLSM baru dilakukan dia dua lokasi yakni Kantor Pos Pelaihari dan Kantor Pos Batibati dan Tambangulang.

Pantauan BPost, dalam proses pengambilan dana sebesar Rp 300 ribu, tidak sedikit penerima BLSM berpenampilan menyakinkan mengenakan perhiasan mencolok. Tidak sedikit pula penerima BLSM masih berusia muda. Mereka mengendarai sepeda motor pribadi dengan kondisi masih baru.

“Saya mendapatkan kartu sehari sebelumnya. Sehingga langsung diambil uangnya sendiri,” ujar Kidi, pegawai perkebunan sawit.

Sejumlah warga mengeluhkan pembagian BLSM banyak salah sasaran. “Di kampung kami hanya empat yang mendapatkan BLSM. Itu juga salah sasaran karena mereka mampu dan masih muda,” tutut ucap Didik, warga Pambahanan.

Kepala Kantor Pos Pelaihari Gusti Rudiansyah mengatakan ada 14.783 RTS di Tala yang akan menerima BLSM. Dia menegaskan pihaknya hanya sebagai panjang tangan dari pemerintah untuk menyalurkan dana.

“Pendataan itu dilakukan BPS dan Depsos. Kami hanya menyalurkan saja,” katanya.

Penyaluran BLSM di Tala dibagi menjadi enam wilayah. Untuk Pelaihari ada sebanyak 2.813 warga penerima BLSM, Panyipatan ada 1.995, Takisung ada 1.301, Kurau dan Bumimakmur sebanyak 2.356 warga, Batibati dan Tambangulang sebanyak 2.860 warga serta Kintap sebanyak 2.058.

Ditunda
Sementara pembagian BSLM di Batulicin, Tanahbumbu, ditunda lantaran tidak adanya koordinasi antara kecamatan dengan Kantor Pos setempat. Seharusnya setelah Kecamatan Simpang Empat, giliran Kecamatan Batulicin membagikan BLSM kepada warga.

Siti Khadijah mengaku kecewa ditundanya pembagian dana BLSM. “Gimana lagi, namanya kita orang bawahan yang nurut saja,” tuturnya.

Hamdanah, warga Gunung Tinggi kecewa tidak adanya pemberitahuan kepada warga tentang penundaan pembagian BLSM. “Penundaan itu tidak bagus, seharusnya diberitahukan kepada warga,” ucapnya.

Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming terpaksa menggelar rapat terkait penundaan pembagian BLSM. “Seharusnya ada koordinasi kecamatan dengan pihak pos agar tidak terjadi kerancuan,” tandasnya.

Kecamatan Batulicin seharusnya menerima BLSM sebanyak 744 orang dari 9 Desa harus tertunda. Camat Batulicin, Radja Aty Aprianti yang menerima data BLSM tersebut melihat banyaknya warga yang seharusnya tidak menerima tetapi namanya juga ada.

Camat Batulicin Radja Aty Aprianti mengatakan, perlu ditegaskan seperti yang disampaikan bupati kalau camat tidak menahan kartu KPS. sebab yang diterima hanyalah data dari kantor pos. Sedangkan KPS di kantor pos bersamaan BLSM dengan membawa KTP dan kartu keluarga.

“Datanya itu tidak valid dan data dari pos tidak sesuai makanya dirapatkan dulu. Dan saya juga tidak menahan jadi bisa dimaklumi untuk memperjuangkan hak warga miskin,” ucap dia.

Sementara Kepala Kantor Pos Batulicin Syamsul Bahri enggan memberikan komentarnya. “Kan sudah tadi, sudah dijelaskan sama bupati,”ucapnya. (wid/ryn/aa)