TRIBUNNEWS.COM, GRESIK - Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Cabang Surabaya menuntaskan audit proyek pengadaan kapal nelayan SQ Bahari pada 2011 senilai Rp 2,1 miliar. Proyek itu diduga merugikan negara Rp 289 juta.

Informasi dari internal Kejaksaan Gresik, hasil audit BPKP dari proyek kapal nelayan di Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan (DKPP) Kabupaten Gresik senilai sekitar Rp 2,1 miliar dibelikan tiga kapal nelayan. Satu kapal untuk nelayan di Desa Campurejo, Kecamatan Panceng, Desa Sukalela, Kecamatan Tambak dan Desa Sungai Teluk, Kecamatan Sangkapura keduanya di Pulau Bawean.

"Audit proyek Kapal Nelayan sudah selesai, kerugian negara sebesar Rp 289 juta," kata seorang Kepala Seksi (kasi) di Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik, Minggu (14/7/2013).

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Gresik, Bambang Utoyo, saat dikonfirmasi melalui ponselnya, menjawab belum tahu. "Aku menunggu hasil BPKP secara tertulis aja," kata Bambang.

Mendengar, kabar ini, Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Kota (LSM Forkot) mendesak Kejaksaan Negeri Gresik segera menuntaskan dan mempenjarakan tersangka.

"Segera penjarakan pemegang proyek pengadaan kapal nelayan di DKPP dan Kepala Dinasnya saat proyek tersebut berlangsung," kata M Andik, anggota LSM Forkot bidang advokasi.

Pengadaan kapal nelayan SQ Bahari dilakukan DKPP Kabupaten Gresik akhir 2011 dengan anggaran Rp 2,1 miliar. Rp 1,9 miliar bantuan APBN dan sisanya merupakan dana penyertaan APBD Gresik 2011.