TRIBUNNEWS.COM PAMEKASAN, — Ratusan warga Desa Klompang Timur, Kecamatan Pakong, Pamekasan, Jawa Timur, berunjuk rasa ke Kantor PT Pos Pakong dan kantor kecamatan setempat, Selasa (16/7/2013).

Mereka memprotes pengalihan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) oleh kepala desa (kades) setempat. Ali Maksum, koordinator aksi, mengatakan, banyak warga yang seharusnya berhak menerima BLSM, tetapi bantuan untuk kompensasi kenaikan harga BBM itu dialihkan ke warga yang namanya tidak terdata.

Warga mengetahui praktik itu setelah mereka mencocokkan data penerima dengan data yang ada di Kantor Pos Pakong. Untuk mempertegas tentang warga yang berhak dan yang tidak berhak, warga meminta pihak Kantor Pos Pakong membeberkannya.

"Saya minta PT Pos tidak main mata dengan oknum kades yang sudah mengalihkan BLSM. Sebab, kami sudah berhasil mencocokkan data yang ada dengan fakta di lapangan," ungkap Ali Maksum.

Namun, PT Pos tidak melayani permintaan itu dengan alasan tidak memiliki kewenangan untuk untuk mengeluarkan data. Selain itu, data juga telah diserahkan ke kepala desa yang bersangkutan.

"Saya minta maaf karena tidak bisa memberikan data kepada pengunjuk rasa. Data penerima BLSM sudah dikantongi kepala desa. Silakan kalian langsung tanya kepada kepala desanya," kata Hafid, Kepala PT Pos Pakong.

Jawaban itu memantik emosi ratusan warga. Mereka berpendapat PT Pos menghindar dari tanggung jawab dan berkongkalikong dengan kepala desa.

"Bagaimana PT Pos mengatakan bukan wewenangnya untuk mengeluarkan data, padahal data yang dari kades berasal dari PT Pos," ungkap Ali Maksum dengan nada kesal.

Tak puas berunjuk rasa di Kantor PT Pos, warga kemudian mendatangi kantor Kecamatan Pakong. Camat Pakong tidak berada di kantor, sementara staf kepala desa enggan menemui mereka dengan alasan tidak berwenang menjawab persoalan BLSM.

Berdasarkan data di Kantor PT Pos Kabupaten Pamekasan, penerima BLSM di Desa Klompang Timur sebanyak 410 rumah tangga sasaran.

Tuduhan yang berkembang di kalangan warga, penyaluran BLSM dialihkan ke warga yang tidak masuk dalam daftar tersebut. Para penerima itu disebut-sebut sebagai pendukung sang kepala desa pada pemilihan kepala desa beberapa waktu lalu.