Tribunnews.com, JAKARTA - Cara KPU Jatim menyingkirkan pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja dari ajang kontestasi Pilgub Jawa Timur tampak sangat vulgar, dan sudah melampaui batas. Maka demi menjaga perkembangan demokrasi ke depan, cara-cara mereka (KPU Jatim) melibatkan diri dalam kontestasi demokrasi itu sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Hal ini disampaikan Adhie M Massardi, inisiator Gerakan Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih di Jakarta.

"Ketika menerima pengaduan dari tokoh Nahdlatul Ulama (NU) KH Hasyim Muzadi, bahwa pasangan Khofifah-Herman sedang didzalimi KPU Jatim dan pasangan petahana (Karwo-Saiful) dukungan Partai Demokrat pimpinan Presiden Yudhoyono, saya menduga itu hanya manuver kubu Partai Demokrat untuk mencuri waktu guna menghambat laju konsolidasi pasangan yang didukung PKB dan jaringan NU kultural itu," ungkap Adhie.

Makanya, jubir presiden era Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid) ini benar-benar terkejut ketika akhirnya KPU Jatim benar-benar mendepak pasangan Khofifah-Herman dari kepersertaan pilgub Jatim. Ia melihat keberpihakan KPU Jatim kepada pasangan dukungan Partai Demokrat itu sudah sangat berlebihan. Sudah melampoi batas. 

"Saya sudah ngobrol sama pimpinan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) Prof Dr  Jimly Asshiddiqie, untuk kasus KPU Jatim, tidak cukup hanya sangsi administrasi sampai pemecatan. Harus ada hukuman yang benar-benar membuat jera KPU di daerah lain. Misalnya, hukuman badan sampai masuk bui. Karena kalau mereka sudah terima uang milyaran rupiah, dipecat dari KPU malah alhamdulillah...," tutur Adhie.

Koordinator Gerakan Indonesia Bersih ini melihat jalan hukum yang akan ditempuh Khofifah-Herman tidak akan banyak manfaatnya, karena dahsyatnya permainan uang di lembaga hukum. 

"Kecuali didorong dengan kekuatan politik massa yang riil dan terorganisasi dengan baik. Tanpa semua itu, upaya apa pun hanya akan melahirkan frustrasi yang dalam," kata Adhie yang mengaku sedang mengonsolidasikan aktivis pergerakan pro-demokrasi untuk menyikapi dirusaknya jalan demokrasi di Jawa Timur.