TRIBUNNEWS.COM, PEKANBARU -- Kalangan buruh menginginkan sosok pemimpin yang berasal dari kalangan aktivis dan dekat dengan mereka. Hal tersebut menjadi harapan terlebih, buruh seringkali termarjinalkan dan hanya dianggap sebagau mesin pekerja bagi pengusaha.

Setidaknya hal tersebut yang disuarakan sejumlah elemen buruh di Provinsi Riau. "Pemerintah saat ini tidak berkutik menghadapi tekanan pengusaha dan ancaman hengkangnya investor asing, bila mereka membela perbaikan nasib buruh. Kondisi perburuhan nasional sekarang berada di ujung tanduk karena politik perburuhan tidak berpihak kepada kepentingan buruh," kata Koordinator Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia Wilayah Riau, Patar Sitanggang dalam Deklarasi Dukungan Buruh Riau kepada Moh. Jumhur Hidayat untuk maju dalam konvensi Partai Demokrat di Pekanbaru, Riau, Jumat (19/7/2013).

Ratusan buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Riau terdiri dari Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI); Gabungan Serikat Pekerja Merdeka Indonesia (Gaspermindo); Federasi Pertambangan dan Energi (FPE); Serikat Pekerja Niaga, Keuangan dan Perbankan (NIKEUBA); Federasi Pekerja Makanan, Minuman, Pariwisata dan Hotel (KAMIPARNO); Federasi Pekerja Konstruksi Umum Informal (FKUI). Seluruhnya membacakan deklarasi dan menandatangani deklarasi untuk disampaikan kepada Partai Demokrat Provinsi Riau.

Patar mengatakan, hak-hak buruh banyak terabaikan. Banyak buruh yang hanya dipekerjakan menjadi pekerja kontrak dan outsourcing. "Secara politis, posisi tawar buruh dimata pemerintah dan pengusaha sangat lemah. Ini menyebabkan buruh menjadi obyek kebijakan, bukan sebagai subyek kebijakan," kata Patar.

Perwakilan Serikat Buruh FPE Riau, Armaini mengatakan kaum buruh ingin suatu kejelasan dari pimpinan nasional. Oleh karena itu, dirinya mendukung Moh Jumhur Hidayat yang juga Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) untuk ambil bagian dalam konvensi capres Partai Demokrat.

"Kami ingin agar buruh memajukan buruh sebagai pimpinan nasional," kata Armaini ditempat yang sama.

Ia menambahkan, kekuasaan nasional harus bisa direbut oleh kaum buruh. "Presiden Indonesia 20014-2019 harus dipegang oleh sosok yang peduli terhadap nasib buru karena sampai hari ini belum ada kejelasan bagi kita di sektor migas, terutama soal masalah upah minimum provinsi. Ini harus segera diselesaikan," kata Armaini.

Armaini mengaku, dirinya tidak pernah mengenal Jumhur. Namun, setelah mengetahui bahwa Jumhur seorang tokoh buruh, dirinya langsung setuju mendukung. "Kita akan mendorong, Bapak Jumhur Hidayat masuk dalam konvensi Partai Demokrat," kata Armaini.

Ia mengatakan, kaum buruh di Riau akan meminta kepada Plt Ketua DPD Provinsi Riau Achmad untuk menyampaikan aspirasi tersebut kepada DPP Partai Demokrat di Jakarta. "Kami mengamanatkan kepada seorang aktivis buruh yaitu Bapak Moh. Jumhur Hidayat agar bersedia mencalonkan diri sebagai Calon Presiden RI 2014-2019 melalui Partai Demokrat," kata Armaini.

Perwakilan Serikat Buruh KAMIPARHO Riau M.Yusuf mengatakan, deklarasi terhadap Jumhur merupakan awal dari perjuangan buruh untuk tampil dan diakui, serta berkontribusi bagi Indonesia. "Deklarasi ini merupakan awal dari perjuangan buruh Riau," kata Yusuf.

Dihubungi secara terpisah, Jumhur mengatakan dirinya mengaku memahami bahwa kaum buruh tidak mau lagi dikecil-kecilkan lagi. Menurutnya, kaum buruh juga punya pemikiran dan ide yang bagus untuk disumbangkan pada Indonesia. "Sungguh, ini suatu yang membuat saya semakin terpanggil berjuang bersama kaum buruh itu dalam bentuk apapun dan dalam kesulitan apapun," kata Jumhur.