TRIBUNNEWS.COM  MAKASSAR,  -Kandidat walikota Makassar Irman Yasin Limpo (None) menegaskan bahwa eksistensi Komite Sekolah itu baik. Selain menjadi jembatan bagi orangtua siswa dengan sekolah, juga menjadi pengawas melekat dalam proses belajar mengajar siswa di Sekolah.

"Yang salah adalah ketika Komite Sekolah itu memungut iuran komite. Biar itu aturan ada dasarnya, tapi tidak relevan lagi dengan semangat pendidikan gratis," kata Irman dalam dialog bertalabe

"Makassar Butuh N-One" dengan tema; Menyoal Pungutan Liar (Pungli) Pendidikan di Makassar, Selasa (22/47) malam di salah satu warkop di Jl Abdullah Dg Sirua.

None menyebutkan, sejak mencalonkan diri sebagai kandidat, dirinya sudah memiliki tekad untuk menghapus uang komite sekolah di Makassar.

Karena, lanjut Irman, uang komite sekolah adalah sebuah pembodohan. "Terlalu banyak uang di Makassar untuk membiayai pendidikan. Ada dari provinsi, DAK, Dana BOS dan lain sebagainya," kata Irman, dalam rilisinya yang dikirim ke Tribun, Rabu (24/7).

Belum lagi uang pendapatan asli daerah (PAD) dari Pemkot Makassar. Dialog ini disiarkan langsung oleh salah satu televisi dan radio lokal di Makassar.

Hadir selain Irman sebagai narasumber Kepala Dinas Pendidikan Sulsel Abdullah Djabbar, dan DR.Salam pengamat pendidikan dari UNM.

Menurut Abduullah Djabbar, pendidikan di Makassar memang butuh perhatian serius. Selain masih diskriminatif, pungli juga masih marak.

"Berkali-kali kami dari provinsi melakukan koordinasi, namun belum juga bisa dicapai optimalisasi pendidikan gratis di Makassar," katanya.

Sementara itu, Dr Salam menyebutkan, pendidikan adalah dasar utama kita dalam hidup. "Makanya sektor pendidikan ini harus menjadi perhatian serius pemerintah. Pendidikan gratis dan berkualitas adalah hal mutlak," katanya. (*)