Pemprov Tetap Pesimistis Bisa Anggarkan Dana Pilgub pada APBD-P 2013
Pemprov Lampung tampaknya tetap pesimistis bakal mampu menyediakan dana hibah untuk penyelenggaraan pilgub, dalam APBD-P 2013.
Laporan Wartawan Tribun Lampung Reza Gunadha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemprov Lampung tampaknya tetap pesimistis bakal mampu menyediakan dana hibah untuk penyelenggaraan pilgub, dalam APBD-P 2013.
Asisten Sekretaris Provinsi Lampung bidang Ekonomi dan Pembangunan Arinal Junaidi mengatakan, ketiga cara yang diusulkan Kemendagri untuk mendapat danapilgub secara cepat, tidak bisa dijalankan.
"Efisiensi belanja sulit dilakukan. Karena banyak program pembangunan yang sudah commited dengan pihak ketiga. Jadi, kalau pembayarannya ditunda, kami bisa dituntut oleh banyak kontraktor," kata Arinal Junadi, dalam rapat koordinasi dengan Kemendagri, di Jakarta, Kamis (01/08/2013).
Mantan Kepala Dinas Kehutanan Lampung ini mengakui, bisa saja menunda sejumlah program pembangunan sampai tahun 2014. Tapi, kalau hal itu dilakukan, masyarakat dikhawatirkan bakal banyak melakukan protes.
"Belanja Lampung dalam APBD 2013 murni itu kebanyakan di bidang infrastruktur publik, kesehatan, dan pendidikan. Kalau dana ketiga bidang itu kami pangkas untuk pilgub, kami bisa kena marah rakyat. Kami lebih takut kena marah rakyat daripada KPU Lampung," tegasnya.
Sementara cara kedua yang diusulkan Kemendagri, yakni penundaan penyaluran dana bagi hasil kabupaten/kota, juga dinilai Arinal tidak bisa dilakukan. Pasalnya, dana bagi hasil kabupaten/kota tahun 2013, sudah disalurkan pemprov.
"Pengajuan pinjaman ke bank juga sudah berulang kali kami lakukan. Tapi tidak bisa. Karena modal yang dimiliki BPD atau Bank Lampung saja tidak sampai ratusan miliar rupiah, mereka tidak akan sanggup," tambahnya.
Dirjend Otda Kemendagri Djohermansyah Johan menuturkan, bisa atau tidaknya ketiga cara itu dijalankan, akan ditentukan setelah DPRD dan Pemprov Lampung merampungkan pembahasan Perda LKPD 2013, 16 Agustus 2013.
"Setelah perda itu rampung, dan tim kami turun ke sana, baru bisa didapat kesimpulan apakah ketiga cara itu bisa dilakukan atau tidak. Kalau tidak, tim Kemendagri dan TPAD Lampung bisa saling mencari solusi lain. Tapi prinsipnya, pilgub digelar tahun 2013," tegasnya.
