* Laporan Wartawan Pos Kupang, Feliks Janggu

TRIBUNNEWS.COM LEWOLEBA--Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kota Lewoleba sudah tak terkendalikan lagi. Per Selasa (6/8/2013) malam harga Bensin sudah mencapai harga Rp.30.000 per liter.

Seperti disaksikan Pos Kupang di bilangan Tujuh Maret dan Kota Baru, Lewoleba. Pengecer BBM melepas Bensin dengan ukuran kurang dari setengah botol Aqua besar dengan harga Rp.15.000-20.000.

Penaikan BBM jenis bensin ini sudah sangat meresahkan masyarakat. Tetapi belum ada tindakan serius dari pemerintah setempat. Pemerintah beralasan karena Kuota BBM berkurang, hal yang tidak terjadi sebelum sepekan lalu.

Meski meresahkan masyarakat, pengecer beralasan penaikan BBM di tingkat pengecer wajar karena antrian di APMS lama dan jatah yang dibagikan APMS hanya 2-3 Liter untuk motor kecil dan 5 liter untuk motor besar.

Jika di Kota Lewoleba saja harga Bensin melambung tinggi, apalagi di luar kota Lewoleba, di wilayah Kecamatan-kecamatan di pegunungan.

Tokoh masyarakat Wulandoni, Gabriel Labi Kilok dalam bincang santai dengan Pos Kupang di Lewoleba, Rabu (7/8/2013) pagi mengungkapkan keresahan masyarakat Wulandoni.

Bersama dengan pimpina wilayah setempat, demikian Gabby, merencanakan akan melakukan protes kepada pemerintah dan DPRD Lembata yang tidak peduli dengan keresahan masyarakat kecil di Lembata. "Kasihan kami di kampung-kampung. Lama-lama kami semua jalan kaki. Mungkin sesekali PNS di Lembata lakukan protes, semuanya jalan kaki," tandas Gabby.

Sebelumnya Wakil Bupati Lembata, Viktor Mado Watun mengaku tidak berdaya dengan kelangkaan BBM di Lembata karena kuota memang tidak cukup. Dan perlu penambahan kuota bensin dari sebelumnya 300.000 liter menjadi 500.000 liter.

Penjelasan pemerintah bahwa kuota BBM tidak cukup dibantah Aliansi Kebenaran Keadilan Anti Kekerasan (ALDIRAS) Lembata. Adalah Sekretaris ALDIRAS, Elias K. Making yang tidak setuju.

"Kenapa selama ini tidak bermasalah? Memang peningkatan jumlah kendaraan di Lembata berapa kali lipat dibandingkan dengan tempat lain yang lebih ramai? Saya yakin bukan persoalan kuota, tetapi sistem pelayanan yang diberikan APMS kepada masyarakat," kata Ely Making.

Ely Making mengatakan, persoalan kedua yang membuat kelangkaan BBM di Lembata karean diduga ada penjualan BBM dari para pengecer yang menimbun, lalu dijual ke kontraktor.

"Tinggal polisi selidiki saja, benar tidak ada kontraktor yang menampung BBM dari pengecer? Polisi lebih tahu tentang ini," kata Ely Making lagi.

Baik pemerintah, kepolisian maupun APMS, kata Ely Making selalu menempatkan masyarakat pada posisi yang salah.

"Nanti bilang karena pengecer terlalu banyak, motor sudah bertambah. Padahal persoalan sebenarnya, APMS tidak memberikan pelayanan full time kepada masyarakat. Polisi juga tidak mengawasi penyalahgunaan BBM bersubsidi di Lembata," tandas Ely Making. *