TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Kehormataan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie meminta kubu Khofifah-Herman tidak terus-menerus protes kepada KPU Jawa Timur.

Hal itu menanggapi protes kubu pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Timur Khofifah-Herman karena namanya tidak masuk dalam formulir C1.

"Ini kan KPU juga banyak kesulitan, jadi jangan dimarahi mulu, dan tim Khofifah jangan marah-marah dulu, dia harus mengambil toleransi yang dijalankan KPU," kata Jimly dikediamannya, Jakarta, Sabtu (10/6/2013).

Jimly mengatakan agar persaingan menjadi sehat maka setiap peserta tidak perlu mengurusi peserta lainnya menuju Pilkada Jawa Timur.

"Jangan saling jegal. Jadi be positif dan fair competion, jadi demokrasi kita tumbuh," tuturnya.

Mantan Ketua MK itu yakin KPU Jawa Timur memiliki itikad baik memperbaiki proses Pilkada di daerah tersebut

"Tidak usah terlalu mengikuti perasaan untuk curiga, hal teknis diselesaikan saja," imbuhnya.

Ia juga meminta KPU Pusat untuk terus mengawasi pelaksanaan Pilkada Jawa Timur untuk tetap netral. "Harus dijamin dan memastikan semua status peserta sama," katanya.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur Andry Dewanto Ahmad mengatakan bahwa tidak ada masalah dalam formulir dan kelengkapan dokumen Pemilihan Kepala Daerah pada 29 Agustus 20113.  
    
"Semua sudah atas persetujuan yang bersangkutan. Saat belum dicetak, kami sudah menanyakan ke Pak Herman Sumawiredja dan bilang bahwa tidak ada masalah, asalkan nanti namanya diketik," ujarnya menanggapi protes kubu pasangan calon Khofifah-Herman karena namanya tidak masuk dalam formulir C1 di Surabaya, Sabtu (10/8/2013).
    
Formulir C1 adalah formulir hasil rekapitulasi suara di tempat pemungutan suara (TPS). Jadi, formulir ini baru dipakai nanti saat sesudah coblosan, tepatnya ketika mulai dilakukan penghitungan suara.
    
Dalam lembar tersebut hanya tertulis tiga nama pasangan calon. Yakni, pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf, Eggi Sudjana-M. Sihat, dan Bambang DH-Said Abdullah. Sedangkan di baris keempat, sengaja dikosongkan.
    
Menurut Andry Dewanto, keputusan tersebut diambil sebagai bentuk kompromi karena memang ada tahapan pencetakan dan distribusi formulir-formulir kelengkapan Pilkada yang harus berlangsung antara 13 Juli hingga 13 Agustus.