Laporan Wartawan Tribun Timur, Rudhy

TRIBUNNEWS.COM, MAKASSAR - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel merilis tujuh kabupaten/kota yang memiliki daftar pemilih sementara (DPS) bermasalah. Ketujuh daerah yang masih bermasalah adalah Kota Makassar, Kabupaten Jeneponto, Selayar, Luwu, Lutim, Sinjai, dan Toraja.

"Memang masih ada beberapa daerah DPS untuk pileg dan pemilu masih bermasalah. Tapi semua sudah dalam tahap perbaikan," kata Ketua KPU Sulsel Iqbal Latief, saat dikonfirmasi Tribun Timur (Tribunnews.com Network), Jumat (16/8/2013).

Iqbal menjelaskan timbulnya persoalan mengenai DPS tersebut lantaran sulitnya sebagian besar panitia pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) untuk melakukan proses penginputan ke dalam sistem data pemilih (Sidali).

"Rata-rata yang menjadi kendala adalah proses penginputan datanya dari manual ke sistem jaringan online," ujarnya.

Sebenarnya, menurut dia, seluruh DPS yang dianggap masih bermasalah tersebut, semuanya sudah diperbaiki berdasarkan hasil pemeriksaan. Tinggal menunggu laporan KPU dari 24 kabupaten/kota.

Kendati demikian, KPU Sulsel mengimbau agar seluruh partai politik (parpol) yang lolos pada pemilu 2014 untuk ikut andil memonitoring hasil perbaikan DPS tersebut.

"Karena bukan hanya KPU yang bertanggungjawab melainkan parpol juga," katanya.

Berdasarkan surat edaran dari KPU Pusat yang ditandatangani langsung oleh Ketua KPU Pusat Husni Kamil Malik terkait peraturan KPU Nomor 6 tahun 2013 tantang tahapan, program dan jadwal penyelenggara pemilihan umum anggota DPRD, DPR, dan DPD 2014, KPU diminta akan melakukan pengumuman DPSHP mulai 17-23 Agustus mendatang.

Selain itu, KPU juga diminta untuk melakukan sosialisasi pengumuman DPSHP melalui pembuatan dan pemasangan bahan sosialisasi di tempat-tempat strategis yang dapat dijangkau oleh masyarakat luas.

"Termasuk berkoordinasi dengan KPU kabupaten/kota dalam melaksanakan sosialisasi pengumuman DPSHP," ujar Husni.

Adapun tujuannya adalah agar masyarakat secara aktif datang ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) mengecek serta memeriksa kembali nama mereka dalam DPSHP pemilu 2014 mendatang.

"Jangan sampai dia terdaftar sebelumnya di DPS, namun di DCT tidak. Kan ini yang pasti akan bermasalah. Makanya perlu diantisipasi," tambah Iqbal.

Menanggapi soal banyaknya DPS kabupaten/kota yang bermasalah sampai saat ini, Wakil Ketua DPW PPP Sulsel Taufiq Zainuddin mengatakan, tanpa diminta oleh KPU, partainya pasti akan melakukan pemantauan langsung di seluruh daerah untuk kejelasan data pemilih.

Dia pun mengaku akan melibatkan seluruh komponen partai khususnya pengurus DPC untuk ikut andil dalam memonitoring proses penetapan PDT untuk pileg mendatang.

"Pastilah kami monitoring apalagi adanya dugaan terjadinya kenaikan pemilih hingga mencapai 19 ribu," kata legislator Sulsel tersebut.

Menurutnya DPS maupun DPT nantinya harus menjadi perhatian khusus oleh KPU karena dampaknya berimbas kepada partai politik. (Rud)