Laporan Wartawan Tribun Timur, Rudhy

TRIBUNNEWS.COM, MAKASSAR - Tim pasangan Irman Yasin Limpo (None)-Busrah Abdullah (NOAH) menyampaikan kepada panwas dan kepolisian untuk mengusut tuntas politisasi beras miskin (raskin) yang dilakukan oleh oknum pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, belum lama ini di Kelurahan Banta-bantaeng, Kecamatan Rappocini.

"Aksi bagi-bagi sembako dengan membeda-bedakan penerima raskin itu pelanggaran besar. Itu ada korupsinya di dalam, karena raskin itu bersubsidi dari APBN," kata Koordinator Tim Hukm, NOAH, Imran Eka Putra, Senin (19/8/2013).

Menurut Imran, pihak kepolisian ataupun panwas harus mengusut tuntas kasus ini. Karena kalau hal ini dibiarkan, selain membuat masyarakat miskin semakin miskin, akan membuat prilaku tidak adil di tengah masyarakat.

"Tujuan utama dari raskin untuk mengedukasi masyarakat miskin berupa bantuan, itu tidak tercapai hanya karena ulah dan perbuatan sekelompok pejabat yang menungganginya untuk kepentingan pemenangan pasangan Danny Pomanto-Syamsu Rizal," kata Imran.

Masyarakat hanya boleh dapat jatah raskin jika mereka memiliki kartu DIA yang idbagi-bagi oleh tim DIA kepada masyarakat yang notabene pendukungnya. (Rud)