TRIBUNNEWS.COM KEDIRI,  - Politisi Partai PDI Perjuangan sekaligus Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung menyebut orang yang mengeluarkan kebijakan tes keperawanan bagi calon siswi SMA adalah sinting.

"(Tes keperawanan red) enggak urgen dan itu yang punya usul sinting," tegas Pramono di sela berkampanye untuk pasangan Bambang-Said Abdullah, calon Gubernur Jawa Timur di pasar Ngronggo, Kota Kediri, Jawa Timur, Rabu (21/8/2013).

"Masak keperawanan mau dites. Yang harus dites itu otak yang punya pikiran ngetes itu," imbuhnya.

Sebelumnya, Pemkot Prabumulih, Sumatera Selatan melalui Dinas Pendidikan berencana mengeluarkan kebijakan tes keperawanan untuk siswi tingkat SMA. Kebijakan itu akan dilakukan pada tahun anggaran 2014. Wacana itu sontak memunculkan reaksi dari beragam kalangan. Mereka yang tidak sependapat menganggap kebijakan itu terlalu mencampuri urusan pribadi seseorang.

Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Anak Kota Kediri, Heri Nurdiyanto menilai, kebijakan itu sebagai hal yang inkonstitusional, karena dapat menghalangi hak pendidikan anak-anak, terutama anak-anak yang kehilangan keperawanan akibat menjadi korban kejahatan seksual. Sekolah, menurut Heri, seharusnya berkwajiban mendidik dan membina moralitas peserta didik agar nantinya menjadi generasi yang cerdas dan berakhlak mulia sebagaimana amanat undang-undang.

"Kalau mereka tidak perawan karena korban perkosaan ayah tiri, ayah kandung, atau kejahatan seksual lainnya, apakah hak-hak pendidikan mereka lantas menjadi terabaikan?" tanya Heri.