TRIBUNNEWS.COM, SOLO - Imbas kericuhan di Keraton Solo, Senin (27/8/2013) malam, para pedagang cenderamata yang berjualan di sekitar lokasi itu kini mengeluhkan sepinya pengunjung.

Alhasil, penghasilan mereka juga menurun drastis. Tidak tanggung-tanggung, Dendy (25), pedagang dompet dan aksesoris mengaku pascabentrok dia baru berhasil menjual satu barang dagangan.

"Dampaknya terasa, sampai siang ini saya baru laku satu dompet. Biasanya pengunjung atau wisatawan banyak yang datang ke keraton lalu mampir beli souvenir," kata Dendy.

Selain Dendy, hal yang sama juga dirasakan oleh Farid, pedagang mainan, yang mengaku sepi pembeli dan banyak pengunjung yang tidak bisa leluasa berwisata di keraton.

"Ya, mungkin karena masih ramai aparat dan situasi baru genting, jadi wisatawan tidak ada yang datang," katanya.

Sementara itu, warga Solo yang sengaja datang ke keraton untuk melihat situasi terakhir, mengaku prihatin dengan polemik di keraton yang berujung dengan pecahnya kericuhan.

Teguh Sampurna (40), warga Jebres, Solo, berharap konflik segera dapat diakhiri dengan damai dan keraton bisa kembali tenang. Berdasarkan pengamatan Kompas.com, tiga loket wisata yang berada di tiga titik di sekitar keraton, dan hanya beroperasi satu titik.

Petugas museum mengaku jumlah wisatawan yang datang ke museum keraton juga menurun.

"Setidaknya tidak seperti biasanya, jumlah pengunjung hingga siang ini masih sedikit," kata Sularjo, petugas museum, Selasa (27/8/2013).

Sementara itu, pascabentrok pada Senin malam membuat pengunjung hanya bisa melihat di bagian museum dan tidak diperbolehkan masuk ke dalam keraton.

"Prihatin juga mendengar konflik berkepanjangan di dalam keluarga keraton, kalau bisa yang segera diselesaikan dan bisa tenteram lagi," katanya.

Seperti diberitakan, sejak Senin siang hingga malam, dua kubu keluarga keraton Solo berseteru tentang pengukuhan Tedjowulan sebagai Maha Menteri oleh Raja pakubuwono ke-13.

Penobatan tersebut mendapat tentangan dari kubu saudara raja yang menjadi anggota Lembaga Adat Keraton. Lembaga adat tersebut menganggap penobatan Tedjowulan menyalahi aturan adat keraton.