TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemilukada Jawa Timur selalu menghadirkan dinamika yang tak terduga. Hampir tiap kali pemilihan gubernur dan wakil gubernur, selalu diwarnai kontroversi.

Dewan Pembina Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Yusfitriadi mengingatkan, bakal ada beberapa masalah dan potensi yang akan muncul dalam Pilkada Jatim yang diiikuti empat pasangan calon.

"Pertama, permasalahan suara, di mana potensi penggelembungan, manipulasi, dan penghilangan suara menjadi potensi besar di Pilkada Jatim," ujar Yusfitriadi kepada Tribunnews.com di Jakarta, Kamis (29/8/2013).

Menurut Yus, itu selain disebabkan regulasi penyelenggaraan pilkada, juga masalah-masalah sosial di Jatim yang sangat kompleks.

Kedua, independensi penyelenggara pemilu. Itu terindikasi dari hasil putusan DKPP yang menonaktifkan tiga anggota KPU Jatim dan kemudian diaktifkan kembali.

Disinyalir itu syarat keberpihakan, sehingga tampak perpecahan di tubuh penyelenggara pemilu.

"Ketiga, karena seksinya Pilkada Jatim, maka akan banyak mengundang orang-orang luar dari Jatim (pengusaha, pejabat negara, dan sangat mungkin orang-orang lembaga asing) yang bermaksud mengamankan masing-masing calon demi kepentingannya," paparnya.

Saat ini warga Jatim sedang memberikan hak pilihnya, untuk menentukan siapa gubernur dan wakil gubernur untuk periode selanjutnya.

Temuan JPPR kemarin, masih banyak alat peraga kampanye pasangan calon bertebaran di masa tenang. (*)