TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kekalahan pasangan calon Bambang Dwi Hartono-Said Abdullah yang diusung PDI Perjuangan di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur (Jatim) diduga adanya 'operasi senyap'.

"Kami melihat terjadi semacam disenyapkan, kalau kami lihat dalam kampanye bahkan sosialisi yang sangat minim dari KPUD," kata politisi senior PDI Perjuangan Pramono Anung  seusai diskusi 'Jejak Nasionalisme, Demokrasi dan Masa Depan Keadilan' di Kantor Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Gerakan Keadilan (DPP PGK), Jalan Tebet Timur Dalam Raya, Jakarta, Sabtu (31/8/2013).

Dikatakannya banyaknya masyarakat yang tidak ikut pencoblosan di kantong-kantong PDI Perjuangan mengindikasikan Pilkada Jatim tidak tersosialisasi dengan baik.

"Di daerah-daerah PDI Perjuangan itu yang memilih kemarin 40 persen artinya 60 persen golput (tidak memilih) ini menjadi pertanyaan apakah mereka yang golput tidak mau datang atau tidak diberikan kartu pemilih atau berbagai hal," katanya.

Hal seperti ini, dikatakan Pramono harusnya tidak terjadi. "Maka kami lihat saat ini kami sedang menginventarisir seluruh persoalan yang ada dan kalau ini ada pelanggaran yang cukup kuat dan signifikan tentunya bukan untuk menang kalah tapi untuk proses pendidikan politik dan demokrasi yang lebih baik untuk kemajuan kita bersama," ungkapnya.

Kekalahan calon yang diusung PDI Perjuangan, dikatakanya meskipun belum secara final diumumkan KPU, tetapi hal tersebut akan menjadi introveksi bagi partai berlambang banteng bermoncong putih tersebut.

"Dalam pemilihan pilkada selain partai, Figur juga ikut menentukan. Kami tidak ingin menyalahkan siapapun karena memang sejak awal kami tahu star 3,8 persen elektabilitas calon kami. Tetapi kami berkeinginan menggerakan mesin partai dan alhamdulilah mesin partai sudah bergerak meskipun hasilnya belum secara maksimal hasil kemenangan, itu menjadi hal yang dievaluasi dari partai," katanya.