Laporan Wartawan Tribun Timur, Rudhy

TRIBUNNEWS.COM, MAKASSAR - Sekretaris KPU Sulsel, Annas GS mengingatkan 24 sekretariat KPU kabupaten/kota, agar transparan dalam mengelola penggunaan anggaran pemilu 2014.

Peringatan ini disampaikan langsung Annas saat menggelar rapar koordinasi dengan seluruh staf sekretariat KPU kabupaten/kota di Sulsel, Selasa (3/9/2013).

Mantan Kepala Biro Humas Pemprov Sulsel tersebut menegaskan kepala seluruh anggota KPU yang membidangi divisi keuangan serta bendahara untuk tidak mencoba melakukan tindakan atau perbuatan yang dapat mencoreng institusi. Apalagi sampai melakukan tindakan melawan hukum.

"Kami mengimbau agar kabag keuangan, bendahara dan seluruh sekretariat KPU kabupaten/kota untuk betul-betul teliti dalam mengeluarkan anggaran logistik pemilu," terangnya.

Pihaknya, lanjut Annas tidak akan memberikan toleransi apapun terhadap sekretariat KPU yang mencoba melakukan pelanggaran hukum dengan memanipulasi laporan keuangan, khususnya pada pesta demokrasi Pilpres mendatang.

"Hal ini harus menjadi perhatian khusus kepada seluruh penyelenggara pemilu yang ada di daerah," jelas Annas.

Eks Sekretaris Dinas Perkebunan Sulsel tersebut, bahkan telah menyiapkan sanksi tegas terhadap oknum yang melakukan unsur melawan hukum dan penyalahgunakan jabatan.

Dalam proses pengelolaan dana pemilu, diimbau untuk pengucuran anggaran tetap berpatokan pada aturan dan petunjuk dari kementerian keuangan.

"Karena setiap dana logistik yang dikeluarkan memerlukan pertanggungjawaban laporan keuangan," tambah Annas sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dalam hal dana kepemiluan.

Annas menjelaskan, pertemuan yang dihadiri sekretaris KPU 24 kabupaten/kota tersebut juga membahas mengenai rencana persiapan konsultasi regional (konreg) yang digelar di Makassar dihadiri 10 perwakilan KPU provinsi yang tersebar di wilayah Indonesia timur.

"Salah satu yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut adalah terkait anggaran kepemiluan yang akan disampaikan langsung oleh Ketua KPU pusat Husni Kamil Manik," tambah Humas KPU Sulsel, Asrar Marlang.

Selain pihak KPU pusat yang diagendakan menjadi pemateri, pihak BPK RI juga dijadwalkan akan memberikan penjelasan terkait pengawasan pengelolaan anggaran.

Adapun rencana konreg yang dihadiri 700 lebih peserta dari 10 perwakilan KPU provinsi yang tersebar di Indonesia Timur dilaksanakan mulai 27 hingga 29 September mendatang.

"Kita akan menjadi tuan rumah pelaksanaan konreg tersebut," terang juru bicara KPU Sulsel ini. (Rud)