Pilkada Berdarah, Uskup Turun Tangan
agar semua pihak untuk menghentikan provokasi-provokasi, pembakaran, pencurian
Penulis: Domu D. Ambarita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menyusul terjadinya bentrok warga pascaputusan Mahkamah Konstitusi Kamis(29/8/2013) lalu yang meneguhkan keputusan KPUD Kabupaten Sumba Darat Daya (SBD), NTT atas kemenangan pasangan Markus Daira Talu dan Ndara Tanggu Kaha, telah terjadi bentrok antarwarga di kabupaten Sumba Barat Daya.
Selain telah menelan setidaknya tiga korban jiwa, bentrok tersebut mengakibatkan lebih dari dua puluh rumah warga hangus dibakar. Sebagian masyarakat ketakutan dan mengungsi ke tempat-tempat yang dinilai aman.
Atas peristiwa tersebut Uskup Weetebula, Kabupaten Sumba Barat Daya Mgr. Edmund Woga, CSsR mengimbau masyarakat di daerah itu untuk menghentikan pertentangan dan lebih proaktif membangun ketenangan bersama. Ia juga menegaskan, agar semua pihak untuk menghentikan provokasi-provokasi, pembakaran, pencurian dan isu-isu yang memanas-manasi situasi di SBD.
Imbauan tersebut disampaikan Uskup Edmund dalam pertemuannya dengan Bupati Sumba Barat Daya dr. Kornelius Kodi Mete, Bupati Sumba Barat Daya terpilih periode 2013 – 2018 Markus Dairo Talu, SH, Kapolres Sumba Barat Drs. AKBP Lilik Aprianto dan Dandim 1613 Sumba Barat Letkol A.R.H. Deni Kusmawan, Sap di Keuskupan Weetebula pada Senin 2 September 2013 siang.
"Gereja telah mengambil peran. Bapa Uskup sudah mempertemukan Kornelis Kodi Mete dan Markus Dairo Talu. Bapa uskup sudah memberi meminta agar dua tokoh ini mencegah pendukung masing-masing untuk menghentikan pertikaian di Sumba Barat Daya," kata Pater Mikael Keraf, CSsR fasilitator pertemuan tersebut mengutip pernyataan Uskup Edmund Woga usai pertemuan.
Baik Kodi Mete maupun Markus mengimbau masyarakat SBD untuk tidak lagi mengungsi. Dan yang telah mengungsi agar segera kembali ke rumah dan tempat kerja masing-masing. Segala sesuatu yang berkaitan dengan ketentraman dan keamanan menjadi hak dan tanggung jawab aparat keamanan.
Dalam pertemuan tersebut tercetus seruan agar tidak ada lagi pengelompokan berdasarkan pasangan calon kepala daerah tertentu. Tidak ada lagi warga yang dikotakkan dalam kelompok-kelompok pendukung pasangan yang ikut dalam Pilkada Sumba Barat Daya.
Kesepakatan lain adalah, mendesak semua pihak terlibat untuk menghentikan pembicaraan lisan maupun isu-isu tertulis dalam media apa pun terkait suku, agama, ras dan antargolongan yang bersifat provokatif dan meresahkan masyarakat.
Semuanya juga sepakat untuk segera dibangun posko-posko keamanan bersama di beberapa tempat strategis seperti Watu Kanggorok, Matakapore, Lolo Ale dan beberapa tempat yang akan ditentukan kemudian. Begitu halnya dengan razia barang-barang tajam seperti parang, tombak, panah dan lembing, perlu dilakukan.
Andre Graff, seorang warga negara Prancis yang selama ini bekerja di Sumba sebagai penggali sumur untuk warga miskin mengaku khawatir melihat warga yang mengacung-acungkan parang terhunus dari atas truk terbuka saat pendukung kedua pasangan calon menjemput calon masing-masing di bandara Tambolaka.
Andre berharap agar aparat keamanan dan pihak berkompeten lain segera memulihkan keadaan agar masyarakat kembali tenang bekerja dan menikmati hidup.
Terhadap keputusan MK, pendukung calon tertentu merasa tidak puas. Keadaan diperparah dengan taruhan yang dilakukan secara terbuka oleh masyarakat. Keadaan menjadi rumit ketika petaruh yang kalah tidak kensekwen menyerehkan materi taruhan.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.