Laporan Wartawan Tribun Timur/ Rudhy

TRIBUNNEWS.COM, MAKASSAR - Calon wakil walikota Makassar Busrah Abdullah diminta oleh warga di Jl Hertasning, Makassar untuk secepatnya menghapus iuran komite sekolah dan iuran pembangunan.

Karena menurut warga hal itu sangat memberatkan orangtua siswa. "Iuran komite, pembangunan, LKS dan lain-lain itu masih sangat berat bagi kami," kata warga kepada Busrah, Sabtu (7/9/2013).

"Dukung dan bantulah Irman-Busrah, maka secepatnya akan kami hapus itu iuran-iuran sekolah," kata Busrah.

Sebelumnya calon walikota Makassar usungan PAN-PPP, Irman Yasin Limpo menegaskan bahwa Pemkot Makassar tidak total melaksanakan pendidikan gratis di Makassar. Masih banyak pungutan di sekolah SD-SMP, bahkan tahun lalu pungutan masih banyak di SMA.

Padahal, Pemprov Sulsel sudah memprogramkan pendidikan gratis dari SD-SMA. Dana dari Pemprov Sulsel selalu turun ke Pemkot Makassar, tapi tetap saja tidak bisa jalan dengan baik. Bahkan terakhir, diendus oleh kejaksaan bahwa Pemkot Makassar mengendapkan dana pendidikan gratis. "Bahayanya deh," kata Irman.

Ke depan Irman berjanji kelak jika jadi walikota, selain menerapkan pendidikan gratis secara maksimal di Makassar, juga akan menghapuskan iuran komite dan uang LKS.

"Percuma pendidikan gratis, kalau masih ada iuran komite. 2 hari setelah pelantikan nanti, saya akan hapuskan iuran komite, karena itu pembodohan," tegas Irman.

Iuran komite menurut Irman adalah iuran yang dibebankan kepada orangtua yang bertopeng kesepakatan orangtua. Ingat, katanya, ini sudah menjadi industrialisasi pendidikan.

"Uang komite itu tidak boleh dan harus dihapus. Uang LKS juga akan dihapus. Percuma pendidikan gratis kalau banyak pungutan liar," katanya.